Jember DiscoveryNews.id Dalam kegiatan coffee morning (25/5/2026) bersama deklarasi anti premanisme dan penguatan iklim investasi di Kabupaten jember, Narasumber dari komisi B DPRD jember, Candra Ary Afianto ,menegaskan pentingnya percepatan regulasi perizinan dasar sebagai fonasi utama dalam mendukung investasi yang aman , inklusif , dan berkelanjutan di Kabupaten jember . Dalam paparannya , Candra Ary Afianto , menyampaikan bahwa premanisme , pungutan liar (pungli) , serta berbagai bentuk intimidasi masih menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan investasi daerah.
Menurutnya, investor membutuhkan rasa aman, kepasrian hukum , serta kemudahan dalam proses perizinan agar dapat menjalankan usahanya dengan nyaman dan berkelanjutan . Ia menekankan bahwa percepatan regulasi perizinan dasar , khususnya terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), menjadi syarat penting dalam pelaksanaan peraturan pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2025 . Regulasi tersebut dinilai menjadi dasar utama dalam menciptakan kepasrian hukum dan arah pembangunan investasi di Kabupaten jember.
“Percepatan regulasi perizinan dasar , terutama (RT/RW) menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan PP 28 Tahun 2026 agar investasi dapat berjalan dengan jelas, aman, dan terarah ,” ujarnya.
Candra menjelaskan, bahwa investasi memiliki peran strategis dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat pembangunan, serta memberdayakan masyarakat lokal dan pelaku UMKM . Oleh karena itu, investasi harus dibangun secara inklusif dengan melibatkan masyrakat sekitar.
Menyerap tenaga kerja lokal . Serta memberikan dampak ekonomi yang merata. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya investasi berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek . Tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlangsungan generasi mendatang .
Dalam kegiatan tersebut, Candra Ary Afianto turut memaparkan berbagai dampak negatif premanisme terhadap dunia usaha, mulai dari menyusunnya kepercayaan investor, terhambatnya pertumbuhan ekonomi . Munculnya konflik sosial , hingga ketidak pastian ke amanan wilayah investasi . Sebagai persoalan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Sebagai solusi , komisi B DPRD jember mendorong penguatan hukum, reformasi birokrasi , digitalisasi pelayanan investasi, serta pengawasan terpadu guna menciptakan sistem investasi yang transparan dan akuntabel. Penguatan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan lokasi , pendidikan ke wira usahaan, dan pemberdayaan UMKM juga menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan investasi daerah . (Dang)
