MANGGARAI TIMUR, 28 Mei 2026., Pengelolaan BUMDes Longko Momok di Desa Nampar Sepang disorot warga. Mereka menuding pengurus melanggar aturan pengangkatan, masuk ke usaha kelapa milik warga, dan gagal mengelola usaha hingga merugikan masyarakat.
Aliansi Masyarakat Desa Nampar Sepang menyatakan pengangkatan pengelola BUMDes tidak melalui Musyawarah Desa seperti yang diwajibkan UU Desa. Warga menilai prosesnya tertutup dan tidak partisipatif.
Masalah bertambah saat BUMDes masuk ke usaha kelapa, komoditas yang selama ini menjadi mata pencaharian warga. Alih-alih membantu, langkah itu dinilai memicu persaingan tidak sehat dan mematikan usaha kecil petani.
βKelapa yang dibeli BUMDes banyak yang busuk. Rencana produksi kopra gagal karena tidak ada kajian sebelumnya. Ini pemborosan uang desa,β ujar salah satu perwakilan warga.
Warga juga mempertanyakan pertanggungjawaban keuangan. Belum ada audit Laporan Pertanggungjawaban pengurus lama, dan pengelolaan mobil BUMDes berjalan tanpa transparansi.
Kepala Desa saat dikonfirmasi oleh warga mengakui audit belum dilakukan.
Kondisi ini membuat warga khawatir keuangan desa bisa rugi dan membuka celah pelanggaran hukum. Mereka mendesak Pemerintah Desa dan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur segera melakukan audit menyeluruh terhadap BUMDes Longko Momok.
βJangan tunggu uang desa habis baru diperiksa. Kalau dibiarkan, ini bukan lagi salah kelola, tapi pembiaran,β tegas warga. (Fridus/Red)
