Jember DiscoveryNews.id.8 juni 2026 Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten jember dinilai masih memerlukan sejumlah evaluasi . Salain pembenahan tata kelola dan pengawasan , program yang menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan keterlibatan kantin sekolah dalam penyediaan makanan bagi para siswa .
Hal itu, disampaikan Anggota komisi D DPRD jember , M.Ahmad Birbik Munaji Hayat , senin(8/6/2026). Menurut Birbik , apa bila regulasi memungkinkan dilakukan perubahan kebijakan di masa mendatang , pengelolaan makanan bergizi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan di masing-masing sekolah melalui kantin yang sudah tersedia . Menurutnya , sistem tersebut dibilai lebih dekat dengan penerima manfaat sehingga pengawasan kualitas makanan bisa dilakukan lebih cepat dan Efekif.
Selain itu , kantin sekolah yang terdampak sejak perjalanannya program MBG juga dapat kembali diberdayakan . Meski demikian , Birbik menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada operasional dapur penyedia makanan . Program tersebut juga berkaitan erat dengan kesiapan sektor pertanian, UMKM , Kesehatan , hingga ketersediaan bahan baku yang menjadi penopang utama pelaksanaan MBG .
Ia menilai koordinasi antar sektor perlu diperkuat agar kebutuhan bahan baku bagi dapur MBG dapat terpenuhi tanpa mengganggu kualitas makanan yang diterima para siswa . Selain itu Birbik menyebut keberhasilan MBG nantinya dapat diukur melalui sejumlah Indikator , seperti penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan dan prestasi belajar anak , hingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat .
Sebagai mitra pemerintah daerah dibidang pendidikan dan kesehatan , komisi D DPRD jember juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut . Berbagai persoalan yang sempat muncul disejumlah dapur MBG , menurutnya , harus menjadi bahan Evaluasi bersama agar tidak terulang dilokasi lain .
Karena itu, Birbik mendorong adanya evaluasi dan audit berkala terhadap seluruh pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Kabupaten jember . Evaluasi tersebut tidak hanya berupa kunjungan lapangan,tetapi juga harus menghasilkan laporan rinci terkait kondisi dapur . Temuan , masalah , serta tidak lanjut yang dilakukan selain pengawasan , peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dapur MBG juga dinilai penting .
Pengelola dapur harus memahami standar gizi , higienis , pengelolaan limbah , serta standar pelayanan yang telah di tetapkan pemerintah . Birbik menambahkan , berkelanjutan program MBG membutuhkan kolaborasi seluruh pihak , mulai dari pemerintah , ahli gizi , ahli pangan , sektor pertanian, pelaku UMKM hingga penyedia bahan baku agar tujuan program dapat tercapai secara optimal .
(Dang)
Komentar