SERDANG BEDAGAI – DiscoveryNews.id. Berbagai persoalan infrastruktur menjadi sorotan utama dalam kegiatan Reses Kelompok Masa Persidangan II Tahun 2026 anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Teluk Mengkudu dan Tanjung Beringin.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Tanjung Beringin, Selasa (9/6/2026), dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan usulan pembangunan yang dinilai mendesak.
Reses tersebut dihadiri anggota DPRD Sergai Dapil II, yakni Khaidir, SE, Dr. H. Hari Ananda, S.Pd., M.S.P., Jhon Rawansen Purba, H. Robert Butarbutar, S.H., Siti Aisah, dan Hj. Hamidah.
Turut hadir Plh Danramil 11/Tanjung Beringin Kapten Inf Ronal Ginting, perwakilan Polsek Tanjung Beringin Ariston Batubara, unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sergai, Kepala Puskesmas Tanjung Beringin drg. Sherly Mutya.
Termasuk perwakilan Dinas Pendidikan Sergai Fiman Ginting, Sekretaris Camat Tanjung Beringin Mindo Hasianauli, S.Pi., para kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kecamatan Tanjung Beringin.
Dalam sambutannya, Dr. Hari Ananda menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas anggota legislatif untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami hadir sebagai perwakilan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga akan kami bawa dan perjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang ada. Selain fungsi legislasi, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah,” ujarnya.
Hari Ananda juga menyampaikan kabar positif terkait pengembalian dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang sebelumnya terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut berpotensi digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah yang terdampak bencana banjir.
“Wilayah yang mengalami kerusakan akibat banjir memiliki peluang lebih besar untuk menjadi prioritas pembangunan sesuai petunjuk teknis yang berlaku,” katanya.
Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp120 miliar guna mendukung layanan kesehatan melalui program UHC.
Memasuki sesi dialog, berbagai aspirasi masyarakat langsung mengemuka. Nazaruddin, warga Desa Nagur, menyoroti kondisi jembatan provinsi yang dinilai membahayakan pengguna jalan dan kerap menjadi penyebab kecelakaan, terutama bagi pelajar yang melintas setiap hari.
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Tebing Tinggi, Ilham, mengusulkan pembangunan jalan penghubung antara Dusun I dan Dusun II yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir.
“Kami berharap pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 300 meter itu dapat direalisasikan karena sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Aspirasi lainnya datang dari Kepala Desa Bagan Kuala, Safril, yang meminta pemerintah meninjau kembali status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan industri.
Menurut Safril, status tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini karena Bagan Kuala berkembang sebagai kawasan perikanan budidaya dan pariwisata.
Ia menyebut sekitar 100 hektare lahan belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat status RTRW yang belum berubah.
Selain itu, Safril juga mengusulkan perbaikan jalan menuju Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini tengah dibangun pemerintah. Jalan kabupaten sepanjang sekitar 400 meter menuju kawasan tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Kawasan ini nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pabrik es, SPBU nelayan, gudang perikanan, dan fasilitas lainnya sehingga akses jalan menjadi kebutuhan utama,” jelasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Zulfan, Kaur Desa Nagur. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah desa kerap menerima kritik dari masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi.
Padahal, menurutnya, berbagai usulan pembangunan jalan, jembatan, hingga lampu penerangan telah berulang kali disampaikan dalam forum musyawarah tingkat kecamatan maupun kabupaten.
Zulfan juga menyoroti kerusakan jalan provinsi yang menghubungkan Sei Rampah hingga Pekan Tanjung Beringin. Kondisi jalan yang rusak membuat sebagian masyarakat memilih memutar melalui jalur alternatif demi menghindari kerusakan yang ada.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, perwakilan Dinas PUTR Sergai menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan UPT PUPR Provinsi Sumatera Utara di Tebing Tinggi.
Dari hasil koordinasi itu diperoleh informasi bahwa pembangunan ruas jalan Simpang Bedagai menuju Tanjung Beringin direncanakan segera dilaksanakan dengan nilai anggaran sekitar Rp18 miliar.
Sementara itu, usulan pembangunan Jembatan
Nagur juga diharapkan dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.
Menanggapi berbagai aspirasi yang berkembang, seluruh anggota DPRD Sergai Dapil II menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Mereka menegaskan akan terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tanggul penahan tanah (TPT), sektor pertanian, pelayanan kesehatan, serta pengembangan kawasan pesisir dan perikanan melalui pembahasan anggaran maupun koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Secara terpisah, Dr. Hari Ananda menjelaskan bahwa sejumlah usulan yang muncul dalam reses kali ini berkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan pascabanjir yang melanda beberapa wilayah di Kecamatan Tanjung Beringin.
Ia menyebut tambahan dana TKD yang dikembalikan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp190 miliar setelah dilakukan penyesuaian pada sejumlah pos anggaran. Dana tersebut diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah terdampak bencana.
“Wilayah seperti Pembatang Cermai, Lubuk Saban, Nagur, dan Pekan Tanjung Beringin berpotensi menjadi prioritas pembangunan. Namun seluruh proses tetap harus melalui mekanisme usulan OPD terkait dan kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain persoalan pembangunan fisik, Hari Ananda juga mengingatkan pentingnya upaya pemberantasan narkoba.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, aparat keamanan, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, peredaran narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial di tengah kehidupan masyarakat.
Terkait pembangunan Jembatan Nagur, Hari Ananda mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan, salah satunya menyangkut penataan kawasan yang berada di sekitar lokasi pembangunan dan masuk dalam zona hijau.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat agar solusi terbaik dapat ditemukan apabila nantinya diperlukan relokasi demi mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun kecamatan agar pembangunan Jembatan Nagur yang telah lama diharapkan masyarakat dapat segera terwujud. Semua aspirasi yang disampaikan dalam reses ini akan kami perjuangkan agar tidak berhenti sebagai usulan semata, melainkan menjadi program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Reporter. ; Faisal
Redaktur. :Redakpel
Komentar