JAKARTA, DiscoveryNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison. Dalam operasi terbaru tersebut, KPK mengamankan lima aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pihak-pihak di lingkungan BPK.
“KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut yang berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut KPK, dugaan suap tersebut berkaitan dengan temuan hasil audit BPK terhadap sejumlah proyek pengadaan di Kabupaten Muara Enim. Salah satu yang tengah didalami penyidik adalah pengadaan smart TV yang sebelumnya telah masuk dalam konstruksi perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas lima ASN BPK yang diamankan. Kelima orang tersebut masih berstatus terperiksa dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif.
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Kasus ini merupakan pengembangan dari OTT yang dilakukan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam operasi sebelumnya, KPK menangkap 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan, termasuk Bupati Muara Enim Edison. Dari operasi tersebut, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.
KPK menduga praktik suap tersebut melibatkan aliran dana dari rekanan proyek kepada sejumlah pihak di lingkungan pemerintah daerah. Penyidik kini juga menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk oknum auditor negara, dalam upaya memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan daerah.
Perkembangan terbaru ini menambah daftar kasus korupsi yang menyeret hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan. KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya tindak pidana korupsi lain yang terkait dengan pengelolaan anggaran di Kabupaten Muara Enim.
Redaksi DiscoveryNews.id
Komentar