GARUT – Ketua DPRD Kabupaten Garut menegaskan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah setelah mendampingi Bupati Garut menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Momen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai capaian opini yang diraih Pemerintah Kabupaten Garut selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh jajaran perangkat daerah yang konsisten menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri karena masih diperlukan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.
Ketua DPRD juga menekankan bahwa setiap rekomendasi yang disampaikan BPK harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh catatan dan rekomendasi pemeriksa dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Melalui penerimaan LHP tersebut, DPRD Kabupaten Garut berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Garut.
Komentar