Jakarta, DiscoveryNews.id – Jumat, 19 Juni 2026 – Pengusutan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026 kembali mengungkap fakta baru. Sebanyak 14 politikus ternama disebut masuk dalam daftar pemesan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kini menjadi perhatian penyidik Kejaksaan Agung.
Informasi tersebut muncul dari keterangan kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan program MBG. Menurut kuasa hukumnya, Krisna Murti, kliennya telah menyerahkan identitas para pemesan titik dapur MBG kepada penyidik.
Krisna mengungkapkan bahwa dari total 41 nama yang disebut pernah meminta jatah titik SPPG, terdapat 14 nama baru yang berasal dari kalangan politik dan dikenal luas publik. Namun, identitas mereka belum dibuka kepada media maupun masyarakat.
“Yang 14 nama juga, yang 14 nama baru juga tadi semua orang terkenal. Dari kalangan politik,” kata Krisna Murti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, mayoritas pemesan titik dapur MBG berasal dari kalangan pejabat politik yang saat ini aktif di lembaga eksekutif, legislatif maupun struktur partai politik. Meski demikian, pihaknya menolak mengungkap lebih rinci nama maupun afiliasi politik para pemesan tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung sebelumnya menemukan indikasi penyimpangan terkait distribusi titik SPPG. Sejumlah titik yang semestinya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG diduga diperjualbelikan kembali oleh pihak tertentu. Praktik tersebut diduga berdampak pada kualitas layanan dapur hingga muncul kasus makanan bermasalah yang diterima para penerima manfaat program.
Sebelumnya, Sony Sonjaya sempat mengungkap sekitar 26 nama yang disebut terkait pemesanan titik dapur MBG. Namun, kuasa hukumnya menegaskan daftar tersebut tidak sepenuhnya sama dengan nama-nama yang beredar di media sosial.
Kasus dugaan korupsi MBG terus berkembang dan menjadi sorotan publik karena menyangkut program strategis nasional yang ditujukan untuk pemenuhan gizi masyarakat. Kejaksaan Agung masih mendalami peran para pihak yang diduga terlibat dalam praktik pemesanan maupun jual beli titik dapur SPPG tersebut.
Sumber:, Kejaksaan Agung RI.
Ediotor : Redaksi
Komentar