DiscoveryNews.id Fraksi PDI perjuangan DPRD jember meminta pemerintah Kabupaten jember memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyrakat dalam penyusunan Rancangan Kebijakan umum Anggaran dan prioritas plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 . Sejumlah program yang dinilai mendesak diharapkan mendapat alokasi anggaran memadai . Wakil Ketua DPRD jember , Widarto , dalam penyampaian pendangan fraksi , selasa (28/7/2026) ,
mengusulkan empat program prioritas yang perlu menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) . Usulan pertama berkaitan dengan kesejahteraan 8.344 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu . Menurut Widarto , masih ditemukan pegawai yang menerima honor dibawah Rp 1 juta per bulan .
Ia meminta pemerintah daerah memastikan penghasilan P3K paruh waktu tidak berada di bawah angka tersebut agar tidak menambah angka kemiskinan akibat rendahnya pendapatan aparatur .
Sorotan kedua ditujukan kepada penanganan sampah . Widarto menilai pemkab jember perlu menyiapkan anggaran yang lebih serius untuk meningkatkan sistem penglolaan sampah di jember pada tahun 2025 .
Anggaran tersebut di harapkan dapat digunakan untuk membangun Infrastruktur pendukung sekaligus memperkuat edukasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah organik . Prioritas ketiga adalah pembangunan Infrastruktur desa . Menurutnya ,
berkurangnya alokasi dana desa harus7 diimbangi dengan peran APBD 2027 melalui peningkatan anggaran pembangunan Infrastruktur di wilayah pedesaan agar kondisi jalan dan fasilitas umum desa tidak semakin tertinggal . Selain itu ,Widarto juga mendorong pemberian insentif pajak bagi masyarakat kategori desil 1 serta keringanan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) .
Kebijakan tersebut dinilai dapat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung berkelanjutan sektor pertanian . Dengan proyeksi APBD jember 2027 mencapai Rp 4.521 triliun , Widarto berharap keempat usulan tersebut dapat di akomodasi sehingga kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat . Selain ini , rangkaian KUA-PPAS APBD 2027 masih dalam tahap pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum nantinya disepakati bersama pemerintah Kabupaten jember .
(Dang)
Komentar