LUWU TIMUR, Discouverynews.id – Eskalasi konflik agraria dan gelombang penggusuran yang terjadi di berbagai daerah, termasuk wilayah Luwu Timur, memantik reaksi keras dari berbagai tokoh adat dan praktisi hukum.
Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia (LIRA), Ryan Latief La Kaseng, secara blak-blakan menyoroti motif di balik proyek-proyek berskala besar saat ini.
Ryan menilai bahwa label pembangunan acap kali disalahgunakan untuk melanggengkan dominasi pihak-pihak tertentu di atas penderitaan masyarakat adat dan warga lokal.
Topeng oligarki saat ini adalah PSN (Proyek Strategis Nasional).
Status ini kerap digunakan sebagai dalih dan instrumen untuk menggusur kepentingan masyarakat pribumi serta mengambil alih hak-hak mereka di atas tanahnya sendiri,”* tegas Ryan Latief La Kaseng dalam keterangannya, Jumat (30/7/26).
Tolak Ekspansi Tambang, Dorong Kedaulatan Pangan di Luwu Timur
Menyoroti secara khusus masa depan Kabupaten Luwu Timur, Ryan Latief menyatakan penolakannya terhadap terus meluasnya ekspansi industri ekstraktif di wilayah tersebut. Ia menilai, Luwu Timur sudah memberikan porsi yang sangat besar bagi sektor pertambangan dan kini saatnya pemerintah mengalihkan fokus pada sektor yang lebih menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan.
Menurutnya, kekayaan alam Luwu Timur tidak melulu harus dikeruk habis dari perut buminya. Potensi di atas permukaan tanah justru merupakan jaminan masa depan yang sesungguhnya.
“Saya akan jauh lebih senang dan bangga jika Luwu Timur dijadikan sebagai wilayah kawasan pertanian, peternakan, serta perikanan yang tangguh. Cukup sudah pertambangan, sudah ada PT Vale di sana. Jangan lagi ada alih fungsi lahan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat,” paparnya.
Ancaman Krisis Pangan Global
Lebih jauh, Ketua LBH LIRA ini mengingatkan pemerintah daerah dan pusat akan ancaman global yang sudah di depan mata. Alih-alih berlomba-lomba mengeksploitasi tambang yang merusak daya dukung lingkungan, pemerintah didesak untuk memprioritaskan ketahanan pangan nasional.
Ryan memprediksi bahwa komoditas hasil bumi akan segera menjadi aset paling berharga di masa depan, melampaui nilai sumber daya mineral.
“Dunia akan segera mengalami krisis pangan yang masif. Pada saat itu tiba, kebutuhan pangan akan menjadi jauh lebih mahal dan berharga dibandingkan kebutuhan-kebutuhan lainnya,”* pungkas Ryan.
Pernyataan keras ini menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan agar mengevaluasi kembali arah pembangunan di Luwu Timur. Pendekatan yang hanya mengedepankan investasi pertambangan lewat tameng PSN dinilai tidak lagi relevan jika harus dibayar dengan hilangnya hak-hak tanah pribumi dan ancaman kelaparan di masa depan.
Komentar