SEKAYU, Musi Banyuasin, Discoverynews.id— Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan tekadnya membangun tata kelola yang terbuka dan responsif terhadap suara masyarakat. Hal ini terlihat dalam pertemuan audiensi antara jajaran Pemkab Muba dengan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang tergabung dalam wadah LSM Ormas Muba Bersatu, yang berlangsung di Guest House Pendopoan Bupati, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati Muba H.M. Toha Tohet, S.H., didampingi Sekretaris Daerah Drs. Syafaruddin, M.Si., Asisten I Setda H. Ardiansyah, S.E., M.M., Ph.D., C.M.A., para kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta perwakilan instansi terkait. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hadir Kabid Pembinaan Ketenagaan Sobriadi, S.Si., M.Pd., mewakili Kepala Dinas. Turut hadir tokoh masyarakat dan awak media.
Sebanyak 15 orang perwakilan menyampaikan 13 poin hal penting yang menjadi perhatian warga, mencakup kondisi keuangan daerah, mutu pelayanan publik, pelaksanaan Program Keluarga Maju, penataan birokrasi, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, penggunaan tenaga kerja lokal, penyelesaian sengketa tanah, persoalan lingkungan, serta harapan agar hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat senantiasa terbuka.
Perwakilan Muba Bersatu menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan wujud kepedulian terhadap kemajuan daerah, dan berharap ruang dialog semacam ini terus dijaga agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Kondisi fiskal dan langkah pemulihan
Menanggapi hal-hal yang disampaikan, Sekretaris Daerah Drs. Syafaruddin, M.Si., menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional, termasuk penyesuaian fiskal yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini tengah bekerja maksimal untuk memulihkan kondisi fiskal daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kondisi yang dialami Muba juga dirasakan oleh banyak daerah lain di Indonesia. Meski demikian, kami terus berupaya menjaga kestabilan keuangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik,” ujar Sekda.
Pemkab Muba menegaskan tetap berkomitmen mempertahankan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), memastikan tidak ada pegawai PPPK yang dirumahkan, serta terus mengupayakan pembayaran gaji ke-13 melalui pengelolaan arus kas sambil menunggu penyaluran Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.
Selain itu, berbagai masukan terkait penataan birokrasi, promosi dan mutasi ASN, optimalisasi PAD, pemanfaatan tenaga kerja lokal, penyelesaian sengketa agraria, hingga persoalan lingkungan hidup turut mendapat perhatian pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Program Keluarga Maju, Bantuan Pendidikan, dan Seragam Sekolah Gratis
Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa Program Keluarga Maju diselenggarakan secara terpadu oleh Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut meliputi bantuan modal usaha, bantuan pendidikan, serta sertifikasi keahlian tenaga kerja. Untuk bantuan modal usaha, masyarakat menerima dana stimulan sebesar Rp5 juta yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1 hingga desil 5 setelah melalui proses verifikasi faktual di lapangan. Pemerintah juga akan terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai mekanisme dan sasaran program.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yayan, S.E., M.M., menjelaskan peran dinasnya dalam Program Keluarga Maju melalui pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa sebagai wujud janji Bupati untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah.
Bantuan disalurkan secara bertahap selama tiga tahun: tahun pertama Rp7,5 juta, tahun kedua Rp7,5 juta, dan tahun ketiga Rp10 juta, sehingga total yang diterima setiap mahasiswa mencapai Rp25 juta.
“Skema ini dirancang agar mahasiswa memperoleh dukungan pembiayaan secara berkelanjutan selama menjalani pendidikan. Harapannya, bantuan ini mampu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesempatan generasi muda Musi Banyuasin untuk menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi,” jelas Yayan.
Selain bantuan pendidikan bagi mahasiswa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga terus melanjutkan Program seragam sekolah gratis bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program tersebut telah terealisasi pada tahun 2025 dan pada tahun 2026 kembali dilanjutkan. Saat ini seluruh tahapan pelaksanaannya masih berproses sesuai mekanisme yang berlaku agar bantuan dapat segera diterima oleh peserta didik.
Kepala Dinas Dikbud Muba, Yayan berharap seluruh program pendidikan yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui dialog yang saling menghargai ini, diharapkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan media semakin erat. Pemkab Muba yakin dengan semangat kebersamaan, pemulihan fiskal dapat berjalan seiring dengan terlaksananya program-program yang memberi manfaat langsung bagi rakyat, termasuk di bidang pendidikan.
Komentar