Jember, 10 Agustus 2026 | DiscoveryNews.id — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menyampaikan sikap terkait rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pembiayaan sebesar Rp786,57 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Sikap tersebut disampaikan Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, dalam konferensi pers di Cempaka Hotel, Jember, Minggu (9/8/2026).
Dalam keterangannya, Heru mengatakan MAKI Jawa Timur telah melakukan kajian terhadap rencana pembiayaan tersebut, termasuk mengenai kebutuhan pembangunan, konstruksi anggaran, serta skema pembiayaan.
Berdasarkan hasil kajian dan penjelasan yang diperoleh, MAKI memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana aksi yang sebelumnya akan digelar di Pendopo Wahyawibawagraha pada Senin (10/8/2026).
Heru menyampaikan, sikap MAKI tersebut bukan berarti memberikan cek kosong kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pembiayaan daerah tetap perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dari sisi tujuan penggunaan, kemampuan pengembalian, serta manfaat yang nantinya diterima masyarakat.
“MAKI Jawa Timur bergerak hanya untuk kepentingan masyarakat Jember. Kami mengawal agar semua ini memang untuk kebaikan masyarakat Jember,” ujarnya.
Menurut Heru, rencana pembiayaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Jember pada 2027 yang dinilai belum seluruhnya dapat ditopang oleh kemampuan APBD.
Ia menyebut pembahasan KUA 2027 menunjukkan adanya kebutuhan pembangunan yang lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal daerah. Karena itu, rencana pembiayaan melalui PT SMI menjadi salah satu hal yang dikaji MAKI dalam melihat kebijakan pembangunan tersebut.
Berdasarkan dokumen KUA 2027 yang menjadi bagian dari pembahasan, rencana pembiayaan tersebut disebut akan diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan pembangunan daerah, termasuk sektor kesehatan, infrastruktur jalan, dan penerangan jalan umum.
Dalam konferensi pers tersebut, Heru menyampaikan bahwa penggunaan pembiayaan untuk pembangunan menjadi salah satu aspek yang turut dikaji MAKI Jawa Timur sebelum menentukan sikap.
Terkait kemampuan pengembalian pembiayaan, Heru mengatakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit turut menjadi bagian dari perhitungan fiskal yang menurutnya telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
Ia juga menyinggung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember sebagai salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam melihat kapasitas fiskal daerah.
“Pembiayaan daerah bukan semata-mata persoalan ada atau tidak adanya utang, tetapi juga berkaitan dengan tujuan penggunaan dan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayarannya.
Namun, apabila pembiayaan dan pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat, hal tersebut tetap perlu dikawal,” katanya.
Dengan keputusan tersebut, MAKI Jawa Timur membatalkan rencana aksi yang sebelumnya akan dilakukan pada Senin (10/8/2026). Meski demikian, Heru menegaskan bahwa pengawasan tetap menjadi bagian dari sikap MAKI terhadap rencana pembiayaan pembangunan Jember.
“Setelah kami kaji lebih dalam untuk sebuah kepentingan besar yang akan dirasakan dan diperoleh oleh masyarakat Jember, akhirnya kami mengambil sikap,” ucapnya.
(Dang)
Author: ADMIN REDAKSI
Komentar