JAKARTA Discoverynews.id — Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp820,9 triliun untuk program pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Angka tersebut meningkat sekitar 13,9 persen dibandingkan outlook anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang mencapai Rp720,8 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Data tersebut juga diberitakan ANTARA pada 14 Agustus 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa alokasi pendidikan tetap mengacu pada amanat konstitusi. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Terbagi dalam Tiga Saluran Anggaran
Dari total Rp820,9 triliun tersebut, pemerintah merencanakan penyaluran melalui tiga kelompok utama.
Sebesar Rp490,7 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, kemudian Rp277,1 triliun melalui transfer ke daerah, sementara Rp53 triliun berasal dari pembiayaan.
Dengan demikian, anggaran pendidikan tidak seluruhnya berada dalam satu pos belanja kementerian, tetapi tersebar melalui mekanisme belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI. Dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah dan Banggar telah menegaskan pentingnya menjaga alokasi pendidikan sebesar 20 persen APBN serta mempercepat pencapaian wajib belajar 13 tahun.
PIP untuk 22,1 Juta Siswa
Sebagian anggaran pendidikan 2027 diarahkan untuk memperluas akses pendidikan melalui berbagai program bantuan.
Program Indonesia Pintar (PIP) direncanakan menjangkau 22,1 juta siswa, sedangkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) ditargetkan menjangkau 1,1 juta mahasiswa.
Pemerintah juga merencanakan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1,3 juta guru non-PNS.
Di bidang sarana dan prasarana, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, serta pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat.
MBG Masuk dalam Program Pendidikan
Salah satu komponen yang turut tercantum dalam program pendidikan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk 2027, pemerintah merencanakan anggaran MBG sekitar Rp240 triliun, dengan sasaran 60,6 juta penerima.
Besaran tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi MBG 2026 yang disebut sebesar Rp229 triliun.
Masuknya MBG dalam kelompok program pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam membaca angka Rp820,9 triliun. Artinya, angka tersebut tidak seluruhnya merupakan belanja untuk pembangunan ruang kelas, gaji atau tunjangan guru, beasiswa, buku, laboratorium, dan kebutuhan akademik lainnya.
Karena itu, angka total anggaran pendidikan perlu dibaca berdasarkan komposisi dan tujuan penggunaannya, bukan hanya berdasarkan besarnya nominal.
Ada Beasiswa hingga Museum dan Taman Budaya
Selain bantuan pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Dukungan anggaran juga mencakup operasional 148 museum dan taman budaya.
Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa cakupan anggaran pendidikan pemerintah dalam RAPBN 2027 cukup luas, mulai dari bantuan langsung kepada siswa dan mahasiswa, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan dan renovasi sekolah, hingga program pendukung pendidikan dan kebudayaan.
RAPBN Belum Sama dengan APBN Final
Meski pemerintah telah menyampaikan angka Rp820,9 triliun, perlu ditegaskan bahwa angka tersebut masih merupakan rencana dalam RAPBN 2027.
Sebelumnya, pemerintah bersama Banggar DPR RI telah menyepakati berbagai arah kebijakan RAPBN 2027, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta rentang nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.
Pemerintah juga merancang defisit anggaran 2027 sebesar 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen. Pembiayaan anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun, turun dari rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun.
Dengan demikian, angka Rp820,9 triliun harus dipahami sebagai rencana alokasi pendidikan dalam RAPBN 2027, bukan angka APBN final yang sudah menjadi undang-undang.
Tantangan Berikutnya: Bukan Sekadar Besar Anggaran
Kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp820,9 triliun tentu memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional.
Namun, besarnya anggaran pada akhirnya harus diukur dari hasil yang diterima masyarakat.
Pertanyaannya bukan hanya berapa besar uang yang dialokasikan, tetapi seberapa efektif anggaran tersebut mengurangi kesenjangan pendidikan, memperbaiki kualitas sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, memperluas akses pendidikan tinggi, dan memastikan anak-anak di daerah terpencil memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan anak-anak di pusat kota.
Pemerintah sendiri dalam pembahasan RAPBN 2027 menempatkan peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, bantuan pendidikan, wajib belajar 13 tahun, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta revitalisasi sekolah sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia.
Dengan anggaran pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun, tantangan terbesar pemerintah pada 2027 bukan lagi sekadar menyediakan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar berubah menjadi ruang belajar yang layak, guru yang berkualitas, akses pendidikan yang adil, dan masa depan yang lebih baik bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Red
Author: ADMIN REDAKSI
Komentar