KALIMANTAN BARAT | Discoverynews ~ Gelombang protes terkait pemerataan pembangunan dan alokasi anggaran daerah kembali mencuat ke permukaan publik. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan pernyataan keras yang menyoroti ketimpangan pembagian sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan tajam ini muncul sebagai bentuk frustrasi atas terbatasnya anggaran yang diterima daerah penghasil sumber daya alam melimpah dibandingkan dengan wilayah Jawa.
Dalam orasinya yang disiarkan di berbagai platform digital, Krisantus menekankan bahwa Kalimantan Barat menyumbang kekayaan alam yang tidak sedikit bagi kas negara. Namun, ketimpangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kurangnya perhatian infrastruktur memicu desakan moral yang sangat kuat dari masyarakat lokal. Kekecewaan mendalam tersebut lantas memunculkan ungkapan mengenai opsi ekstrem terkait status keberadaan wilayah tersebut di bawah bingkai NKRI jika asas keadilan terus diabaikan.
Pernyataan emosional itu memicu reaksi berantai dari berbagai pihak, baik politisi nasional maupun tokoh masyarakat daerah. Sejumlah pengamat menilai lontaran narasi tersebut bukan merupakan bentuk gerakan separatisme murni, melainkan gertakan politik mendesak agar pemerintah pusat segera merevisi skema dana bagi hasil serta memberikan keadilan fiskal secara berimbang.
Meranggapi sorotan nasional, jajaran pemerintah pusat dan tokoh daerah mengimbau agar isu ketimpangan anggaran diselesaikan melalui jalur dialog serta mekanisme penyusunan regulasi yang konstruktif. Pemerintah diharapkan dapat merespons sinyal kekecewaan tersebut dengan tindakan nyata melalui peningkatan anggaran pembangunan wilayah terluar dan perbatasan guna menjaga keutuhan serta stabilitas nasional.
(Tim/Red)
Author: Penulis : Rdy | Editor : Ydh
Komentar