PONTIANAK | Discoverynews ~ Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) mendadak dipadati massa aksi dari Barisan Pemuda Melayu (BPM) pada Rabu, 26 Agustus 2026. Kedatangan massa tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap penganggaran dana hibah APBD Kalbar 2026 senilai Rp19,1 miliar. Dana bernilai fantastis itu rencananya bakal dialokasikan khusus untuk proyek pembangunan gedung parkir di area kantor Kejati Kalbar.
Massa menilai alokasi dana puluhan miliar tersebut sangat tidak mendesak dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Pembangunan fasilitas parkir instansi hukum dianggap bukan prioritas utama yang harus dibiayai menggunakan uang rakyat melalui APBD. Proyek ini pun memicu gelombang kritik mendalam terkait kebijakan penganggaran pemerintah daerah yang dinilai keliru dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Dalam aksi tersebut, BPM secara tegas menuntut adanya transparansi menyeluruh atas penetapan dana hibah tersebut. Mereka mendesak agar pemerintah daerah dan pihak terkait meninjau ulang pengalokasian anggaran agar lebih berpihak pada kepentingan publik secara langsung. Kebutuhan dasar masyarakat luas dinilai jauh lebih mendesak untuk didanai ketimbang pembangunan fasilitas penunjang institusi.
Aksi demonstrasi ini menjadi pengingat kuat bagi para pengambil kebijakan agar lebih bijak dan transparan dalam mengelola anggaran daerah. Penyaluran dana APBD seharusnya difokuskan pada program-program berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, bukan untuk proyek fisik yang dinilai kurang krusial bagi kepentingan umum.
(Tim/Red)
Author: Penulis : Rdy | Editor : Ydh
Komentar