KALIMANTAN BARAT | Discoverynews – Kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam menyewa 12 unit pesawat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kritik tajam. Anggaran sewa yang mencapai Rp1,54 triliun per tahun dinilai sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola aset dan melindungi hutan sebagai paru-paru dunia.
Kritik tersebut muncul seiring dengan besarnya biaya sewa yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Para pemerhati lingkungan dan pakar anggaran berpendapat bahwa dana tersebut jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk membeli pesawat sendiri. Dengan membeli, pemerintah tidak hanya menghemat anggaran dalam jangka panjang, tetapi juga memiliki aset yang dapat digunakan secara berkelanjutan.
“Kebijakan sewa ini sangat tidak efisien dan tidak berkelanjutan,” ujar pengamat lingkungan, Andi Wijaya. “Hutan adalah aset vital yang harus dijaga dengan serius. Mengeluarkan anggaran triliunan untuk sewa pesawat, padahal bisa digunakan untuk membeli aset sendiri, menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki visi jangka panjang dalam perlindungan hutan.”
Keputusan Kemenhut untuk memilih sewa didasarkan pada alasan untuk menghindari biaya perawatan dan risiko teknis. Namun, alasan ini dinilai tidak masuk akal mengingat pentingnya keberadaan pesawat dalam penanganan karhutla. “Biaya perawatan memang ada, tapi itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya sewa yang harus dikeluarkan setiap tahunnya,” kata pakar anggaran, Budi Santoso. “Selain itu, memiliki aset sendiri memberikan kepastian dan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman karhutla.”
Kritik juga menyoroti dampak dari kebijakan sewa ini terhadap perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia. Dengan tidak adanya aset sendiri, pemerintah bergantung pada pihak ketiga dalam penanganan karhutla. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakefektifan dalam penanganan kebakaran, yang pada akhirnya akan merusak hutan dan mengancam kelestarian lingkungan.
“Hutan adalah paru-paru dunia yang harus kita jaga bersama,” tegas aktivis lingkungan, Sari Indah. “Kebijakan sewa pesawat Kemenhut ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam perlindungan hutan. Kami mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini dan memilih solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.”
Hingga saat ini, pihak Kemenhut belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Namun, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebijakan sewa pesawat ini, serta menunjukkan komitmen yang nyata dalam melindungi hutan sebagai aset vital bagi kehidupan.
(Tim/Red)
Author: Penulis : Rdy | Editor : Ydh
Komentar