JAKARTA, Discoverynews.id – Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian ekonomi desa.
Hal tersebut terlihat dalam Konferensi Pers Pimpinan DPR RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Juru Bicara AKSI sekaligus Ketua DPP Bidang Ekonomi Ketahanan Pangan Desa, Abd Wahab, S.Sos., NL.P, turut hadir bersama perwakilan kepala desa dari berbagai daerah.
Pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian Rakernas AKSI Tahun 2026 yang diikuti perwakilan kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi, kondisi riil di lapangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
Selain menghimpun aspirasi, pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI agar berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat bawah dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, para kepala desa berdialog dengan sejumlah pimpinan DPR RI, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Sari Yuliati, serta jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pembahasan menitikberatkan pada pentingnya pembangunan yang benar-benar memperhatikan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Salah satu perhatian utama yang mengemuka adalah bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kuat melalui pengembangan berbagai potensi lokal. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa tematik, desa ekspor, desa wisata, desa budaya, Sahabat Gez, hingga Koperasi Desa Merah Putih menjadi bagian dari gagasan yang didorong dalam forum tersebut.
Pengelolaan potensi desa secara profesional, transparan dan berkelanjutan dinilai memiliki peran penting dalam membuka peluang usaha serta lapangan kerja bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat, berbagai potensi lokal diharapkan tidak hanya menjadi sumber daya yang dimiliki desa, tetapi mampu diolah menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan dan kemandirian desa.
Kehadiran AKSI di Gedung Senayan juga menunjukkan besarnya aspirasi kepala desa yang tergabung dalam organisasi tersebut. AKSI mencakup kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota di Indonesia.
Melalui wadah tersebut, kepala desa berupaya menghimpun berbagai aspirasi sekaligus mencari solusi bersama terhadap persoalan yang dihadapi desa, baik dalam aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun penguatan ekonomi lokal.
Bagi masyarakat desa, kepala desa merupakan representasi yang berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan warga. Karena itu, forum nasional seperti Rakernas AKSI diharapkan mampu menjadi jembatan antara suara masyarakat di tingkat akar rumput dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Percepatan pembangunan desa, kata kunci yang terus didorong dalam forum tersebut, membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan DPR RI.
Aspirasi yang disampaikan kepala desa dari berbagai penjuru Nusantara diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan warga desa.
Seluruh gagasan dan aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat dirumuskan dalam Rekomendasi Rakernas AKSI Tahun 2026 sebagai bahan perjuangan bersama dalam mendorong kebijakan nasional yang lebih berpihak pada kebutuhan desa.
Bagi AKSI, keberadaan kepala desa dalam forum nasional bukan sekadar menghadiri agenda organisasi. Lebih dari itu, para kepala desa membawa suara masyarakat desa yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.
Suara akar rumput tersebut menjadi harapan agar kebijakan pembangunan nasional semakin dekat dengan realitas masyarakat serta mampu menjadikan desa sebagai kekuatan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Author: A.Fathir
Komentar