MAMUJU, Discoverynews.id — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat resmi memulai Kick Off Evaluasi Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Daerah Tahun 2026, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mulai pukul 08.30 WITA.
Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, hadir sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan yang menjadi forum awal koordinasi penghitungan IDI Tahun 2026 tersebut.
Dalam sambutannya, Darwis menekankan pentingnya dukungan dan koordinasi lintas perangkat daerah serta instansi terkait, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang menjadi bahan evaluasi.
“Yang paling penting dalam proses ini adalah koordinasi dan sinergi. Data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penghitungan IDI benar-benar dapat menggambarkan perkembangan demokrasi di Sulawesi Barat,” ujar Darwis.
Evaluasi IDI Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan metode baru yang mencakup tiga aspek utama, yakni Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.
Ketiga aspek tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 22 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut, sebanyak sembilan indikator menjadi bagian penilaian pada tingkat provinsi.
Kick Off Evaluasi IDI 2026 menjadi momentum awal untuk menyamakan pemahaman, melakukan koordinasi, sekaligus membahas indikator-indikator yang akan dinilai. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memastikan kesiapan perangkat daerah dan instansi terkait dalam menyediakan data pendukung.
Kegiatan turut diikuti BPS Provinsi Sulawesi Barat, Sekretariat DPRD, Biro Hukum, serta Badan Kesbangpol dan Bagian Hukum kabupaten se-Sulawesi Barat secara daring melalui Zoom Meeting.
Melalui proses evaluasi tersebut, Kesbangpol Sulbar berharap penghitungan IDI Tahun 2026 dapat berjalan secara terkoordinasi dengan dukungan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil penghitungan IDI nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi dalam melihat perkembangan demokrasi di Sulawesi Barat, sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi di daerah.
Author: A.Fathir
Komentar