CIANJUR, DiscoveryNews.id – Potret buram dunia pendidikan di Kabupaten Cianjur terungkap. Jumlah anak putus sekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sungguh fantastis, hampir menyentuh angka seribu anak.
Berdasarkan data resmi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, angka anak putus sekolah SMP tercatat mencapai 916 hingga 921 anak. Sebuah angka yang mencengangkan untuk daerah yang mengusung program Wajib Belajar 12 Tahun.
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Bidang SMP Disdikpora Cianjur, H. Ipan Sopandi, S Pd., M Pd tidak menampik data tersebut. Ia membeberkan berbagai upaya yang telah dilakukan pihaknya.
“Upaya yang dilakukan Disdikpora sudah melaksanakan pendataan siswa dan lulusan baik yang melanjutkan dan yang tidak,” ujar H. Ipan Sopandi kepada Selasa (30/9/2026).
Ia menambahkan, Disdikpora juga telah masif melakukan sosialisasi tentang bahaya Anak Tidak Sekolah (ATS) ke seluruh sekolah.
“Sudah melaksanakan sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan terkait pemberian pemahaman tentang Anak Tidak Sekolah (ATS) serta pentingnya pendidikan pada orangtua. Seluruh satuan pendidikan jenjang SMP sudah melaksanakan sosialisasi ke orangtua,” jelasnya.
Namun, untuk solusi bagi ratusan anak yang sudah terlanjur tidak melanjutkan, Disdikpora mengarahkan mereka ke jalur pendidikan non-formal.
“Terkait anak yang tidak melanjutkan diharapkan bisa masuk ke kesetaraan Paket C dan jika ke pesantren agar mencari pesantren yang ada pendidikan formalnya,” kata Ipan.
Ipan menegaskan, persoalan ini tidak bisa dibebankan kepada Disdikpora Kabupaten saja, karena jenjang SMA/SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Perlu ada upaya juga dari KCD karena usia anak SMA/SMK ada di wilayah kewenangan dinas pendidikan provinsi. Ya ini tanggung jawab bersama dengan KCD dinas provinsi serta kesetaraan Paket C,” tegasnya.
Lebih jauh, Ipan berharap program bantuan pemerintah pusat dan provinsi bisa lebih maksimal menjangkau anak-anak miskin di Cianjur yang menjadi penyumbang terbesar angka putus sekolah, seperti kasus Pikri (15), bocah yatim di Cibeber yang tinggal di rumah hampir roboh dan terancam tidak bisa lanjut SMA karena ekonomi.
“Mudah-mudahan program KIP dan PIP yang diusulkan melalui desa ditindaklanjuti oleh Dinsos kemudian oleh satuan pendidikan siswa yang tidak terusulkan di jenjang SMA/SMK bisa terusulkan, program pemerintah provinsi terkait Bantuan Siswa Miskin bisa maksimal, serta upaya sekolah melalui dana BOSP bisa menyasar siswa miskin,” pungkasnya.
Kini, publik menanti realisasi janji tersebut. Apakah dengan sosialisasi, Paket C, dan bantuan KIP/PIP, 921 anak SMP yang putus sekolah di Cianjur bisa kembali mengejar mimpinya di bangku sekolah? Atau angka 921 ini akan terus bertambah setiap tahun?
Author: Tomi Hendrawan
Komentar