PONTIANAK, Discoverynews.id ~ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak mendadak menjadi pusat perhatian ketika tim penilai dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat melangkah masuk ke dalam area institusi tersebut Kamis (01/10/2026).
Kehadiran lembaga pengawas pelayanan publik yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah, S.H., M.H., bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah agenda krusial untuk mengevaluasi secara mendalam penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2026.
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Suasana di dalam Lapas pun terasa penuh keseriusan saat peninjauan langsung mulai dilakukan terhadap berbagai fasilitas dan alur pelayanan yang ada.
Kegiatan penilaian ini dirancang sebagai momentum penting untuk menyingkap sejauh mana keterbukaan dan efektivitas standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun warga binaan.
Dalam prosesnya, tim Ombudsman mencermati setiap sudut layanan, mulai dari mekanisme kunjungan keluarga, kebersihan dan kelayakan sarana, hingga transparansi informasi mengenai hak-hak warga binaan.
Setiap kriteria diuji untuk memastikan tidak ada prosedur yang terlewat atau terabaikan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari.
Langkah kolaboratif ini mencerminkan komitmen kuat bersama dalam membangun sistem pemasyarakatan yang tidak hanya humanis, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
Sambutan hangat dan keterbukaan ditunjukkan oleh jajaran Lapas Kelas IIA Pontianak di bawah kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pontianak, Ridha Ansari, A.Md.I.P., S.H., M.Si.
Keterlibatan aktif pimpinan lapas menjadi bukti nyata akan kesiapan institusi untuk diawasi serta dibenahi secara konsisten.
Fokus utama dari penilaian ini tertuju pada perwujudan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas tinggi, terukur, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas dijadikan sebagai tolok ukur utama agar setiap kebijakan dan tindakan dalam pelayanan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Hal ini sangat penting guna membangun kembali kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Selain itu, aspek responsivitas petugas dalam menangani berbagai aspirasi, keluhan, maupun kebutuhan masyarakat menjadi salah satu sorotan penting dalam penilaian kali ini.
Ombudsman mendorong agar jajaran Lapas Kelas IIA Pontianak mampu bertindak cepat, tepat, dan beretika dalam memberikan respons atas setiap situasi yang dihadapi di lapangan.
Sikap sigap dan ramah dari para petugas diharapkan dapat menjadi standar baru yang konsisten diterapkan setiap hari.
Satu hal yang tidak kalah krusial adalah upaya preventif untuk membersihkan seluruh jalur pelayanan dari potensi dan praktik maladministrasi.
Penilaian mendalam ini bertujuan untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan, pungutan liar, maupun perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun di dalam area pemasyarakatan.
Dengan sistem penjaminan mutu yang ketat, integritas para pegawai dapat terus terjaga dan terlindungi dari tindakan tidak terpuji.
Melalui pelaksanaan penilaian pelayanan publik Tahun 2026 ini, diharapkan Lapas Kelas IIA Pontianak dapat mengukuhkan posisinya sebagai institusi yang berorientasi pada pelayanan prima.
Sinergi yang terjalin antara Ombudsman Kalbar dan pihak Lapas menjadi bukti nyata bahwa semangat reformasi birokrasi terus bergerak maju.
Hasil dari penilaian ini nantinya akan menjadi pijakan strategis untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang semakin bersih, adil, transparan, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Tim/Red)
Author: Penulis : Rdy | Editor : Ydh
Komentar