CIANJUR, DiscoveryNews.id– Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital 2026 di Kabupaten Cianjur menuai penolakan. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Rabu (01/10/2026).
Dalam aksinya, PC PMII menyoroti kesiapan regulasi, pengawasan, transparansi penyelenggara, hingga keamanan sistem Pilkades berbasis digital.
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Koordinator Lapangan PC PMII Cianjur, Fauzi W.A., menegaskan pihaknya tidak anti terhadap modernisasi sistem demokrasi desa. Namun menurutnya, digitalisasi Pilkades harus dikaji matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Digitalisasi merupakan sebuah kemajuan, tetapi pelaksanaannya harus didukung regulasi yang jelas, sistem pengawasan yang kuat, serta jaminan transparansi dan keamanan bagi masyarakat,” ujar Fauzi dalam orasinya.
Empat Tuntutan PC PMII:
1. Bentuk Panitia Pengawas Independen
PMII mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur segera membentuk Panitia Pengawas Pilkades Digital yang independen dan tidak terafiliasi. Keberadaan pengawas dinilai krusial untuk menjaga integritas dan mencegah potensi penyimpangan di setiap tahapan.
2. Transparansi Penyelenggara dan Anggaran
PMII menuntut keterbukaan informasi terkait siapa penyelenggara Pilkades Digital, siapa vendor penyedia sistem, dan bagaimana penggunaan anggaran dialokasikan.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sistem ini disiapkan, siapa yang terlibat, serta bagaimana penggunaan anggaran dilakukan agar tercipta kepercayaan publik,” tegasnya.
3. Validitas Data Pemilih dan Kesiapan SDM
PMII meminta pemerintah memastikan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), melakukan sosialisasi menyeluruh hingga tingkat dusun, serta menjamin kesiapan masyarakat desa yang masih gaptek terhadap sistem e-voting.
Menurut PMII, keberhasilan Pilkades Digital tidak hanya ditentukan oleh canggihnya teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan tingkat pemahaman masyarakat.
4. Jaminan Keamanan Sistem dan Data
Aspek keamanan teknologi informasi menjadi perhatian utama. PMII meminta jaminan perlindungan data pribadi pemilih, mekanisme pengaduan yang jelas, serta akuntabilitas hasil pemilihan agar tidak memicu sengketa dan konflik horizontal di desa.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Cianjur, Dendi Reynaldi.
PC PMII menegaskan, aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik yang berdampak langsung pada demokrasi di tingkat desa.
“Kami berharap Pemda Cianjur membuka ruang dialog seluas-luasnya dan melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akademisi, dan masyarakat desa dalam menyempurnakan konsep Pilkades Digital 2026 agar benar-benar demokratis, transparan, dan dapat dipercaya,” pungkasnya.
Author: Tomi Hendrawan
Komentar