MAMUJU, Discoverynews.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mewakili Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “APDESI Kuat dan Tetap Solid” tersebut berlangsung di Ballroom Andi Depu, lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Musda ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi dalam mendorong pembangunan daerah.
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Dalam sambutannya, Junda Maulana menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah sangat ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
“Tolak ukur keberhasilan pembangunan itu ada di desa. Indikator ekonomi, kemiskinan, IPM, pengangguran, semua diukur dari desa,” ujar Junda.
Ia menjelaskan, kemajuan puluhan ribu desa di Indonesia akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal serupa juga berlaku bagi Sulawesi Barat, yang memiliki 575 desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
“575 desa di Sulbar ini ujung tombak. Tidak mungkin ekonomi Sulbar maju kalau ekonomi desa tidak maju,” tegasnya.
Junda juga menyoroti keterkaitan antara kesejahteraan masyarakat desa dan upaya menekan angka kemiskinan. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari program yang terlaksana, tetapi harus mampu memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat.
“Kalau 575 desa sejahtera, maka kemiskinan Sulbar pasti turun. Mustahil kemiskinan turun kalau desa tidak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab moral seluruh jajaran pemerintahan. Karena itu, pemerintah harus terus berupaya menghadirkan kebijakan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kalau masih banyak masyarakat miskin, berarti kita belum berhasil. Itu tanggung jawab moril kita,” katanya.
Lebih lanjut, Junda berharap APDESI Sulawesi Barat dapat berperan sebagai jembatan koordinasi dan penyelarasan program pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah melalui program Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Menurutnya, Panca Daya yang mencakup pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perbaikan tata kelola pemerintahan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa.
“Panca Daya kita itu soal pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan tata kelola. Kuncinya di desa,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa kemajuan Sulawesi Barat harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi agar program pembangunan berjalan selaras dan tepat sasaran.
Selain menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Junda juga mengingatkan para kepala desa dan perangkatnya untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita tidak ingin kepala desa dan perangkat terjebak persoalan hukum. Tata kelola harus dijaga, karena itu amanah masyarakat,” tutupnya.
Melalui Musda IV APDESI Sulawesi Barat, diharapkan konsolidasi organisasi semakin kuat dan soliditas antarpemerintah desa terus terjaga. Dengan sinergi yang baik, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mendukung terwujudnya Sulawesi Barat yang lebih sejahtera.
Author: Gilang Sulbar
