KALBAR KETAPANG, Discoverynews.id ~ Rabu (14/10/2026) Gelombang aksi dari Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Ketapang memadati halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang pada Rabu siang.
Aksi damai ini digelar sebagai bentuk protes keras atas dua krisis utama yang membelit masyarakat setempat, yakni antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperparah krisis air bersih di musim kemarau.
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Dalam pergerakan tersebut, perwakilan mahasiswa secara tegas menyampaikan enam poin tuntutan mendesak kepada wakil rakyat. Mahasiswa mendesak DPRD Ketapang agar peka dan mengambil tindakan konkret, termasuk memperketat pengawasan terhadap kinerja PT Pertamina dan Jobber Ketapang, menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), mengawal usulan penambahan kuota BBM, serta mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan bencana karhutla secara transparan.
Di tengah barisan aksi yang mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Ketapang dan Satpol PP, pimpinan dewan hadir menemui massa untuk memberikan tanggapan langsung atas tuntutan yang dilayangkan.
“Kami mengapresiasi aspirasi dan kritik yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Ini menjadi masukan berharga bagi DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Ketapang,” ujar Ketua DPRD Ketapang, H. Achmad Sholeh, saat memberikan keterangan di hadapan massa aksi di Halaman Kantor DPRD Ketapang, Rabu (14/10/2026).
Menjawab desakan terkait penanganan karhutla, Achmad Sholeh mengungkapkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar telah direncanakan untuk memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
Anggaran tersebut diproyeksikan untuk pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran serta pembentukan dan penyediaan perlengkapan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA). Ia juga secara terbuka menantang mahasiswa untuk ikut serta mengawal penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran.
Sementara itu, mengenai persoalan kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di masyarakat, Achmad Sholeh menjelaskan bahwa pihak DPRD telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan pihak terkait.
DPRD Ketapang juga telah menyurati pengelola terminal BBM untuk mendesak penambahan armada transportasi darat guna mengatasi keterlambatan pasokan.
Aksi yang berlangsung tertib hingga usai tersebut diakhiri dengan penyerahan berkas tuntutan. Para mahasiswa berharap tanggapan dan janji pengawasan dari DPRD Ketapang dapat segera direalisasikan secara nyata agar persoalan krisis BBM, karhutla, dan ketersediaan air bersih tidak terus membebani kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang. (R)
Author: KALIMANTAN BARAT
