Gowa Setelah Pemakzulan

GOWA,Discoverynews.id — Pergantian kekuasaan di Kabupaten Gowa akhirnya memasuki babak yang menentukan. Setelah berbulan-bulan diwarnai ketegangan politik, perdebatan kewenangan, dan persoalan administrasi pemerintahan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa pada Rabu, 14 Oktober 2026. Bersamaan dengan keputusan tersebut, Wakil Bupati Darmawangsyah Muin ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa.

Keputusan itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 1 P/UP/2026, yang mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Kabupaten Gowa. Pada Kamis, 15 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri juga telah mengonfirmasi penandatanganan keputusan pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas tersebut.

Secara kelembagaan, keputusan tersebut memberikan kepastian mengenai perubahan kepemimpinan pemerintahan daerah. Namun, di balik kepastian administratif itu, muncul persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar siapa yang meninggalkan jabatan dan siapa yang menggantikannya. Masyarakat Gowa kini dihadapkan pada pertanyaan penting: apakah berakhirnya jabatan seorang kepala daerah juga menandai berakhirnya persoalan yang selama ini mengganggu penyelenggaraan pemerintahan?

Pertanyaan tersebut tidak sederhana. Pemakzulan dapat menyelesaikan persoalan kedudukan seorang pejabat berdasarkan mekanisme hukum, tetapi tidak serta-merta memperbaiki seluruh kelemahan organisasi yang berkembang selama konflik berlangsung. Pergantian kepemimpinan memberikan kesempatan untuk melakukan koreksi, tetapi kesempatan itu hanya akan bermakna apabila disertai perubahan dalam cara mengambil keputusan, menjalankan kewenangan, mengelola keuangan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks inilah peristiwa di Gowa perlu dipahami secara lebih mendalam. Ia bukan hanya bagian dari perjalanan politik lokal, melainkan juga menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintahan daerah menjaga stabilitas kelembagaan ketika hubungan antara pemegang kekuasaan mengalami ketegangan.

Sejarah pemerintahan menunjukkan bahwa pergantian pemimpin tidak selalu identik dengan perubahan tata kelola. Ada kalanya seseorang meninggalkan jabatan, tetapi sistem yang melahirkan persoalan tetap dipertahankan. Ada pula keadaan ketika pergantian kepemimpinan justru menjadi titik awal pembenahan institusi, karena pemerintah baru bersedia mengevaluasi persoalan secara terbuka dan mengambil langkah perbaikan berdasarkan bukti.

Gowa kini berada pada persimpangan tersebut. Perubahan kepemimpinan sudah berlangsung, sedangkan arah perubahan pemerintahannya masih harus dibuktikan.

Pemakzulan Bukan Akhir Krisis

Dalam sistem pemerintahan daerah, pemberhentian kepala daerah merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum sekaligus politik. Dari perspektif hukum, mekanisme tersebut berhubungan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban, larangan, dan tanggung jawab kepala daerah. Dari perspektif politik, pemberhentian menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan eksekutif, lembaga perwakilan, dan mekanisme pengawasan telah mencapai tahapan yang menentukan.

Namun, memahami pemakzulan hanya melalui sudut pandang kemenangan dan kekalahan politik merupakan cara pandang yang terlalu sempit. Pemerintahan daerah tidak dibentuk untuk mempertahankan kedudukan kelompok tertentu, melainkan untuk menjalankan kewenangan publik berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.

Dalam kerangka itu, pergantian pemimpin seharusnya membuka ruang untuk memeriksa persoalan yang lebih mendasar. Apakah sebelumnya terjadi kelemahan koordinasi antarlembaga? Apakah kewenangan pejabat telah diatur dan dijalankan dengan jelas? Apakah proses administrasi memiliki mekanisme pengganti ketika terjadi perubahan jabatan? Apakah pengawasan internal bekerja secara memadai? Dan apakah masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai keputusan yang berpengaruh terhadap pelayanan publik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena konflik pemerintahan tidak selalu berhenti ketika pihak yang dipersoalkan telah meninggalkan jabatan. Perselisihan yang sebelumnya tampak sebagai pertentangan antarindividu dapat meninggalkan dampak dalam bentuk hubungan kerja yang tidak harmonis, prosedur yang tidak berjalan optimal, dan rendahnya kepercayaan terhadap proses pengambilan keputusan.

Persoalan semacam itu membutuhkan penyelesaian yang berbeda dari penyelesaian konflik politik. Apabila persoalan politik dapat memperoleh titik akhir melalui keputusan hukum dan administrasi, persoalan kelembagaan membutuhkan pemeriksaan, perbaikan prosedur, pengawasan, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, pemberhentian Husniah Talenrang tidak seharusnya dipahami sebagai penutup seluruh persoalan pemerintahan Gowa. Keputusan tersebut lebih tepat dilihat sebagai akhir dari satu tahapan konflik sekaligus awal dari tanggung jawab baru untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat bekerja secara lebih stabil.

Tantangannya bukan sekadar mengembalikan aktivitas pemerintahan kepada keadaan sebelum konflik, melainkan memastikan bahwa keadaan yang pernah memungkinkan munculnya gangguan tidak terus dipertahankan.

Ketika Konflik Politik Menyentuh Birokrasi

Salah satu aspek penting dalam perjalanan konflik Gowa adalah bagaimana pertentangan politik dan kelembagaan akhirnya berkaitan dengan persoalan administrasi yang berdampak langsung kepada aparatur pemerintah.

Perhatian publik sebelumnya banyak tertuju pada hubungan antara Bupati Gowa dan DPRD, terutama setelah proses penggunaan hak angket berkembang menjadi perdebatan terbuka. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian terjadi pada Selasa, 14 Juli 2026, ketika Husniah Talenrang meninggalkan forum pemeriksaan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Gowa setelah muncul perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyampaian pertanyaan.

Peristiwa tersebut menjadi bagian dari rangkaian dinamika politik yang memperoleh perhatian luas dalam pemberitaan.

Akan tetapi, persoalan pemerintahan tidak dapat diukur hanya melalui peristiwa-peristiwa yang terlihat di ruang rapat atau menjadi perbincangan masyarakat. Di balik ketegangan politik, terdapat pekerjaan birokrasi yang harus berlangsung setiap hari, termasuk penyusunan dokumen anggaran, pencairan keuangan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Birokrasi merupakan instrumen yang memungkinkan negara hadir dalam kehidupan masyarakat. Melalui birokrasi, keputusan politik diterjemahkan menjadi pelayanan, pembangunan, perlindungan sosial, dan pemenuhan kewajiban pemerintah. Karena itu, ketika persoalan politik memengaruhi kelancaran administrasi, dampaknya dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam konflik tersebut.

Di sinilah pentingnya membedakan antara konflik politik sebagai proses perebutan atau pengujian kewenangan dan gangguan birokrasi sebagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan. Keduanya dapat saling berkaitan, tetapi tidak selalu memiliki sebab yang sama.

Konflik antarlembaga dapat terjadi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang sah. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan kepala daerah memiliki kewenangan eksekutif berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Perbedaan pandangan antara kedua institusi tidak dengan sendirinya menandakan kegagalan demokrasi.

Persoalan muncul apabila ketegangan tersebut mengganggu kesinambungan tugas pemerintahan, terutama kewajiban yang seharusnya tidak bergantung pada hubungan politik antarpemegang jabatan.

Sebab, masyarakat tidak berkewajiban menanggung dampak dari setiap pertentangan internal pemerintahan. Pegawai tetap membutuhkan penghasilan, masyarakat tetap membutuhkan pelayanan, dan program pemerintah tetap harus dijalankan berdasarkan anggaran serta ketentuan yang berlaku.

Ukuran pemerintahan yang stabil bukanlah tidak adanya perbedaan pendapat, melainkan kemampuan institusinya mengelola perbedaan tersebut tanpa mengorbankan hak dan kepentingan publik.

Gaji ASN Menjadi Pelajaran Penting

Peristiwa keterlambatan pembayaran gaji aparatur sipil negara pada September 2026 menjadi salah satu contoh paling konkret mengenai pentingnya kesinambungan administrasi pemerintahan.

Pada 14 September 2026, ANTARA melaporkan bahwa pembayaran gaji 10.992 ASN Kabupaten Gowa akhirnya dapat dicairkan setelah mengalami keterlambatan lebih dari dua pekan. Pemberitaan tersebut menguraikan adanya polemik administratif dalam proses pencairan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pejabat dan tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Peristiwa tersebut memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar keterlambatan transaksi keuangan. Pembayaran gaji merupakan kewajiban pemerintah kepada pegawai yang telah menjalankan tugas sesuai ketentuan. Kewajiban itu harus dipenuhi melalui mekanisme yang sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi aparatur yang mengandalkan pendapatan bulanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan kesulitan keuangan. Kewajiban rumah tangga tidak otomatis berhenti ketika proses administrasi mengalami hambatan. Biaya pendidikan, kebutuhan pangan, cicilan, dan berbagai pengeluaran lainnya tetap harus dipenuhi.

Meskipun dampak sosial tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui besaran dan persebarannya, secara umum keterlambatan pembayaran penghasilan berpotensi mengganggu perencanaan ekonomi rumah tangga.

Dari perspektif tata kelola, persoalan yang paling penting bukan hanya memastikan kapan pembayaran akhirnya dilakukan, tetapi mengetahui mengapa proses tersebut dapat tertunda dan bagaimana pemerintah mencegah kejadian serupa.

Dalam pemberitaan ketika itu, muncul penjelasan yang berbeda mengenai sumber persoalan. Pihak pemerintah daerah mengemukakan adanya hambatan teknis dan administratif, sementara dari pihak DPRD muncul pandangan yang mengaitkan gangguan tersebut dengan keputusan kepegawaian serta perubahan kewenangan pejabat.

Perbedaan penjelasan tersebut memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen resmi. Tanpa akses terhadap keseluruhan kronologi administrasi, keputusan kepegawaian, dokumen pengelolaan keuangan, dan proses persetujuan pembayaran, tidak tepat menetapkan tanggung jawab hukum secara sepihak.

Namun, terdapat pertanyaan kelembagaan yang tetap relevan, terlepas dari siapa yang nantinya dinyatakan bertanggung jawab atas hambatan itu.

Mengapa sebuah proses pembayaran yang menyangkut ribuan aparatur dapat mengalami keterlambatan ketika terdapat persoalan dalam rantai administrasi?

Pertanyaan ini menyentuh persoalan ketahanan birokrasi. Dalam organisasi pemerintahan, pembagian kewenangan harus disertai mekanisme pelimpahan, penggantian, serta pengendalian yang jelas. Ketika seorang pejabat tidak dapat menjalankan tugas, organisasi semestinya memiliki jalur penyelesaian yang sesuai hukum tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Mekanisme pengganti tersebut tentu tidak boleh dijalankan dengan cara melompati prosedur atau memberikan kewenangan kepada pihak yang tidak berhak. Akan tetapi, aturan administrasi juga perlu dirancang agar perubahan jabatan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Krisis pembayaran gaji ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memetakan tahapan mana yang paling rentan mengalami hambatan, siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan, dan tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan tidak normal.

Perbaikan tersebut jauh lebih bermanfaat bagi masa depan birokrasi apabila menghasilkan prosedur yang jelas, daripada sekadar menyelesaikan perdebatan mengenai pihak mana yang harus menerima kritik politik.

### Pemerintahan Tidak Boleh Bergantung pada Satu Orang

Salah satu prinsip penting dalam administrasi publik adalah bahwa keberlangsungan organisasi harus lebih kuat daripada ketergantungannya pada individu tertentu.

Seorang kepala daerah memiliki posisi strategis sebagai pemegang kewenangan pemerintahan. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak dijalankan hanya oleh satu orang. Terdapat sekretaris daerah, organisasi perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan, aparatur teknis, lembaga pengawasan, serta berbagai mekanisme hukum yang membentuk sistem kerja pemerintahan.

Setiap unsur memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Hubungan antarlembaga tersebut dirancang agar pelaksanaan kewenangan tidak berjalan tanpa pengawasan, sekaligus memastikan pelayanan tetap berlangsung ketika terjadi pergantian pejabat.

Dalam teori administrasi birokrasi Max Weber, organisasi modern dibangun atas dasar pembagian kerja, hierarki kewenangan, aturan formal, dan pelaksanaan tugas yang tidak semata-mata bergantung pada hubungan pribadi.

Prinsip tersebut tetap relevan untuk membaca persoalan Gowa. Birokrasi yang berjalan berdasarkan prosedur semestinya mampu mempertahankan fungsi dasarnya meskipun terdapat perubahan pada jabatan politik.

Namun, teori birokrasi juga memiliki keterbatasan apabila dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap aturan. Prosedur yang terlalu panjang, kewenangan yang tidak jelas, serta komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan hambatan baru. Karena itu, birokrasi modern tidak cukup hanya tertib secara formal, tetapi juga harus mampu bekerja secara responsif dan dapat diperiksa.

Persoalan yang perlu diperhatikan bukan sekadar apakah setiap pejabat sudah memiliki tugas tertulis, melainkan apakah pembagian tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik ketika organisasi menghadapi situasi yang tidak biasa.

Apabila terdapat hambatan administrasi, pemerintah harus mampu mengidentifikasi penyebabnya, menentukan penyelesaian berdasarkan ketentuan, dan memastikan bahwa persoalan serupa tidak terus berulang.

Dengan demikian, keberhasilan birokrasi tidak hanya dapat dinilai dari kelancaran pekerjaan dalam situasi normal. Justru ketika menghadapi konflik, pergantian pejabat, atau gangguan koordinasi, kualitas mekanisme pemerintahan akan terlihat lebih jelas.

Gowa memiliki kesempatan untuk menjadikan pengalaman tersebut sebagai dasar pembenahan. Pergantian kepala daerah seharusnya tidak menyebabkan perubahan yang tidak diperlukan terhadap seluruh proses pemerintahan. Sebaliknya, proses pemerintahan harus memiliki ketahanan yang cukup untuk menghadapi pergantian kepemimpinan secara sah.

Darmawangsyah dan Beban Transisi Kekuasaan

Penunjukan Darmawangsyah Muin sebagai Pelaksana Tugas Bupati Gowa membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Ia tidak hanya menghadapi kebutuhan untuk memastikan pemerintahan kembali berjalan stabil, tetapi juga mewarisi berbagai persoalan yang berkembang selama periode kepemimpinan sebelumnya.

Posisinya memiliki karakteristik tersendiri. Darmawangsyah bukan pejabat yang datang dari luar struktur pemerintahan. Sebagai wakil bupati, ia sebelumnya merupakan bagian dari kepemimpinan eksekutif daerah. Kondisi tersebut memberikan keuntungan berupa pengetahuan mengenai struktur birokrasi, program pembangunan, dinamika organisasi, dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi pemerintah.

Namun, kedudukan itu sekaligus membuat proses evaluasi membutuhkan keterbukaan yang memadai. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya tidak boleh didasarkan pada kedekatan personal, perbedaan politik, atau kepentingan mempertahankan citra kelompok tertentu.

Evaluasi harus dilakukan berdasarkan fakta administratif dan hukum.

Penting untuk ditegaskan bahwa pernah menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam keputusan yang dipersoalkan. Tanggung jawab seorang pejabat hanya dapat ditentukan berdasarkan kewenangan, tindakan, dokumen, dan ketentuan yang relevan.

Karena itu, kepemimpinan transisi memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata menonjolkan pergantian figur. Darmawangsyah perlu memastikan adanya pemetaan terhadap persoalan administratif yang belum selesai, kewajiban keuangan yang masih berjalan, realisasi anggaran, serta program yang membutuhkan keputusan segera.

Dalam menjalankan tugas tersebut, status pelaksana tugas juga harus diperhatikan. Kewenangan Plt tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas. Tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan keputusan strategis dan kepegawaian, harus mengikuti ketentuan serta persetujuan yang dipersyaratkan.

Dengan demikian, kebutuhan mempercepat normalisasi pemerintahan harus tetap berjalan dalam koridor hukum.

Tantangan yang tidak kalah penting adalah membangun hubungan kerja antara eksekutif dan DPRD. Setelah melalui konflik panjang, hubungan kedua institusi membutuhkan komunikasi yang lebih teratur dan pembagian peran yang jelas.

DPRD tidak kehilangan fungsi pengawasannya ketika pergantian kepala daerah terjadi. Demikian pula, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan sesuai kewenangannya.

Kerja sama yang sehat bukan berarti kedua lembaga harus selalu memiliki pandangan sama. Sebaliknya, hubungan kelembagaan yang baik memungkinkan perbedaan pendapat diselesaikan melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Objektivitas Harus Dibuktikan melalui Prosedur

Salah satu tantangan dalam setiap pergantian kepemimpinan setelah konflik politik adalah munculnya kecenderungan untuk melihat kebijakan melalui hubungan personal dengan pejabat sebelumnya.

Keputusan tertentu dapat dianggap bermasalah hanya karena dibuat oleh pemerintahan lama. Sebaliknya, keputusan pemerintah baru dapat memperoleh dukungan tanpa pemeriksaan memadai karena dipandang sebagai bagian dari upaya pembenahan.

Kedua pendekatan tersebut memiliki kelemahan.

Keputusan pemerintahan harus dinilai berdasarkan dasar hukum, tujuan, proses, penggunaan sumber daya, serta dampaknya terhadap masyarakat. Kebijakan lama yang memberikan manfaat dan sesuai ketentuan tidak perlu dihentikan hanya karena kepemimpinan berubah. Sebaliknya, kebijakan yang terbukti bermasalah harus diperbaiki melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah prinsip objektivitas administrasi menjadi penting.

Objektivitas tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan bahwa pemerintah akan bekerja secara profesional. Objektivitas membutuhkan prosedur yang memungkinkan keputusan ditelusuri, diperiksa, dan dievaluasi.

Setiap temuan administratif seharusnya memiliki dasar yang jelas. Setiap rekomendasi perbaikan harus menunjukkan persoalan yang hendak diselesaikan. Demikian pula, tindakan terhadap pejabat atau kebijakan tertentu tidak boleh semata-mata bergantung pada penilaian pribadi.

Inspektorat daerah memiliki peran dalam pengawasan internal sesuai kewenangannya. Sementara itu, lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya dapat menjalankan fungsi berdasarkan mandat masing-masing.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran pidana, proses penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Pemeriksaan administratif tidak boleh digunakan untuk menggantikan proses pidana, sebagaimana perbedaan pandangan politik tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menetapkan kesalahan hukum seseorang.

Pemisahan tersebut diperlukan agar pembenahan pemerintahan tidak berubah menjadi pertentangan baru yang menguras perhatian dan energi birokrasi.

Gowa membutuhkan evaluasi yang mampu menjelaskan persoalan secara terbuka, bukan sekadar menghasilkan daftar orang yang dipandang bertanggung jawab.

Mengakhiri Budaya Pembisik

Dalam dinamika politik lokal, istilah pembisik kerap digunakan untuk menggambarkan orang-orang di sekitar pemimpin yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keputusan pemerintahan.

Istilah tersebut memang menarik dalam perbincangan politik. Akan tetapi, penjelasan mengenai kesalahan kebijakan tidak boleh berhenti pada dugaan bahwa seorang pemimpin menerima masukan yang keliru.

Dalam organisasi pemerintahan, proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai sumber informasi. Ada rekomendasi teknis, pertimbangan hukum, telaah keuangan, masukan staf ahli, dan laporan dari organisasi perangkat daerah.

Kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh ketepatan informasi yang diterima pemimpin. Namun, tanggung jawab akhir tetap harus diperiksa berdasarkan kewenangan dan peran pihak-pihak yang terlibat.

Karena itu, persoalan mengenai siapa yang memberikan masukan kepada kepala daerah seharusnya diarahkan pada pembenahan sistem pemberian nasihat dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan penting didasarkan pada informasi yang dapat diperiksa, disertai analisis risiko, serta memperoleh pertimbangan hukum dan keuangan apabila diperlukan.

Kebiasaan menyampaikan informasi hanya untuk menyenangkan pimpinan berpotensi mengurangi kualitas keputusan. Demikian pula, apabila pejabat teknis merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan berdasarkan pertimbangan profesional, pemerintah dapat kehilangan informasi penting sebelum suatu kebijakan ditetapkan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kualitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memberikan perintah. Kepemimpinan juga membutuhkan kemampuan menerima kritik, membandingkan pilihan, memahami konsekuensi kebijakan, dan memastikan keputusan dapat dijelaskan kepada publik.

Persoalan ini relevan bagi setiap pemimpin daerah, termasuk pemerintahan Gowa pada masa transisi.

Membangun pemerintahan yang kuat berarti mengurangi ketergantungan pada informasi informal yang sulit ditelusuri, sekaligus memperkuat mekanisme pertimbangan administratif yang sah.

DPRD dan Tanggung Jawab Pengawasan

Perhatian terhadap pemerintahan setelah pemakzulan tidak seharusnya hanya diarahkan kepada kepala daerah yang baru menjalankan tugas.

DPRD Gowa juga memiliki tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan bahwa fungsi pengawasan terus berjalan sesuai tujuan pemerintahan daerah.

Proses hak angket dan uji pendapat yang sebelumnya berlangsung merupakan bagian dari dinamika penggunaan kewenangan lembaga perwakilan. Namun, setelah terjadinya pemberhentian kepala daerah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tetap dibutuhkan.

Pengawasan DPRD perlu diarahkan pada persoalan yang dapat diukur, terutama pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan, keberlangsungan pelayanan publik, serta tindak lanjut atas berbagai persoalan administratif.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD tidak semestinya berubah menjadi hubungan tanpa kritik setelah pergantian kepemimpinan.

Dalam demokrasi lokal, pengawasan diperlukan bukan hanya ketika terjadi pertentangan politik, tetapi juga ketika hubungan kedua lembaga berlangsung harmonis.

Justru ketika komunikasi antara eksekutif dan legislatif kembali membaik, mekanisme pengawasan harus tetap dijalankan secara konsisten agar tidak bergantung pada kedekatan antarpejabat.

Fungsi pengawasan yang sehat tidak dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan publik digunakan berdasarkan aturan, kepentingan masyarakat, dan prinsip akuntabilitas.

Dengan demikian, keberhasilan transisi di Gowa juga berkaitan dengan kemampuan DPRD menjalankan perannya secara berkelanjutan.

Menguji APBD dan Pelayanan Publik

Salah satu pekerjaan penting setelah pergantian kepemimpinan adalah memastikan keadaan pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui secara jelas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, setiap perubahan kepemimpinan perlu disertai pemahaman terhadap kondisi keuangan, realisasi program, serta kewajiban yang belum diselesaikan.

Pemerintah daerah perlu memeriksa realisasi pendapatan dan belanja, kegiatan yang mengalami keterlambatan, kewajiban pembayaran, serta hambatan pelaksanaan program.

Pemeriksaan tersebut penting agar keputusan pada masa transisi tidak didasarkan pada asumsi.

Tidak semua keterlambatan kegiatan dapat langsung dikaitkan dengan konflik politik. Terdapat berbagai faktor teknis, administratif, dan anggaran yang dapat memengaruhi pelaksanaan program. Oleh sebab itu, hubungan antara konflik kelembagaan dan gangguan kegiatan harus dibuktikan melalui data.

Akan tetapi, pemerintah tetap berkewajiban memberikan penjelasan apabila terdapat program yang tidak berjalan sesuai rencana atau pelayanan yang mengalami gangguan

Dalam perspektif pelayanan publik, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah rapat koordinasi, pernyataan pejabat, atau pergantian susunan organisasi.

Masyarakat lebih membutuhkan kepastian bahwa sekolah, fasilitas kesehatan, layanan administrasi kependudukan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya tetap mendapat perhatian.

Pelayanan publik memiliki kedudukan yang berbeda dari kepentingan politik sesaat. Pergantian pemimpin merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan, sedangkan kebutuhan masyarakat berlangsung setiap hari.

Oleh karena itu, masa transisi harus dipandang sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa pelayanan tidak menjadi korban perubahan kekuasaan.

Oktober dan November Menjadi Ukuran Awal

Setelah keputusan pemberhentian pada 14 Oktober 2026, bulan-bulan berikutnya akan menyediakan ukuran awal untuk melihat arah penyelenggaraan pemerintahan Gowa.

Salah satu indikator yang dapat diperiksa adalah ketepatan pembayaran gaji ASN. Peristiwa September 2026 memberikan alasan kuat bagi pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme pembayaran telah berjalan normal dan hambatan sebelumnya sudah dievaluasi.

Apabila pembayaran berlangsung tepat waktu, hal itu menjadi indikasi bahwa fungsi administrasi terkait dapat dijalankan. Namun, kelancaran pembayaran saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan tata kelola telah terselesaikan.

Indikator lain adalah kelancaran pelayanan publik, koordinasi antarperangkat daerah, penyelesaian kewajiban administrasi, dan keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut persoalan yang pernah terjadi.

Pemerintah juga perlu memiliki catatan transisi yang menjelaskan kondisi organisasi, masalah yang belum selesai, serta tindakan yang telah dilaksanakan.

Catatan tersebut penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, terutama apabila pada tahap berikutnya terjadi penetapan kepemimpinan definitif sesuai mekanisme yang berlaku.

Tanpa dokumentasi yang baik, perubahan kepemimpinan dapat menyebabkan persoalan lama kehilangan perhatian sebelum benar-benar diselesaikan.

Sebaliknya, dokumentasi yang terbuka dan dapat diperiksa memungkinkan pemerintah baru membangun kebijakan berdasarkan pengalaman kelembagaan, bukan semata-mata penilaian politik.

Dalam hubungan ini, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai hasil evaluasi. Keterbukaan tentu tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, perlindungan data, dan proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Namun, pembatasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup seluruh informasi mengenai perbaikan pelayanan dan administrasi pemerintahan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah masalah yang sebelumnya mengganggu kepentingan mereka telah ditangani dan bagaimana pemerintah memastikan persoalan serupa tidak terulang.

Kepercayaan Publik Tidak Pulih Seketika

Pergantian pemimpin dapat mengubah susunan kewenangan secara cepat. Namun, kepercayaan publik tidak selalu berubah dalam waktu yang sama.

Kepercayaan terhadap pemerintah dibangun melalui pengalaman masyarakat berhadapan dengan pelayanan, kepastian prosedur, keterbukaan informasi, serta kesesuaian antara pernyataan dan tindakan pejabat.

Ketika pemerintahan mengalami konflik berkepanjangan, sebagian masyarakat mungkin mempertanyakan kemampuan institusi menjalankan tugasnya secara stabil. Pertanyaan tersebut tidak selalu berkaitan dengan dukungan atau penolakan kepada figur politik tertentu.

Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni apakah masyarakat dapat mengandalkan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Dalam teori kepercayaan institusional, legitimasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan dasar hukum kewenangan, tetapi juga dengan pengalaman masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Artinya, keputusan resmi dapat memberikan kepastian mengenai siapa yang berwenang, sedangkan kepercayaan terhadap penggunaan kewenangan berkembang melalui praktik pemerintahan.

Karena itu, masyarakat Gowa tidak cukup hanya memperoleh penjelasan mengenai berakhirnya proses pemberhentian kepala daerah. Mereka juga membutuhkan bukti bahwa pelayanan dapat berlangsung normal dan pemerintah bersedia memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

Pemulihan kepercayaan tidak harus dimulai melalui program besar atau janji politik yang luas. Ia dapat dimulai dari hal yang mendasar: pembayaran kewajiban tepat waktu, pelayanan yang jelas, prosedur yang konsisten, dan informasi yang dapat diperiksa.

Hal-hal tersebut mungkin tidak selalu menarik perhatian seperti konflik politik, tetapi memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dari Pergantian Kekuasaan Menuju Pembenahan

Peristiwa politik Gowa memberikan pelajaran mengenai hubungan antara kepemimpinan dan kelembagaan.

Seorang pemimpin memang mempunyai pengaruh besar terhadap arah kebijakan. Namun, kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan tertinggi.

Pemerintahan juga dibentuk oleh aturan, budaya organisasi, pembagian kewenangan, sistem pengawasan, kemampuan birokrasi, dan hubungan antarlembaga.

Apabila persoalan hanya dipahami sebagai akibat dari tindakan individu, penyelesaiannya cenderung berhenti setelah individu tersebut tidak lagi memegang jabatan.

Padahal, sejumlah persoalan dapat tetap bertahan karena berkaitan dengan prosedur yang tidak jelas, mekanisme koordinasi yang lemah, atau sistem pengambilan keputusan yang belum memadai.

Sebaliknya, apabila seluruh persoalan dianggap semata-mata sebagai kegagalan sistem, terdapat risiko tanggung jawab individu menjadi kabur.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menempatkan pertanggungjawaban individu dan perbaikan kelembagaan sebagai dua pekerjaan yang saling melengkapi.

Pemeriksaan terhadap keputusan tertentu diperlukan untuk menjelaskan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pejabat. Sementara itu, pembenahan organisasi diperlukan agar kesalahan dan gangguan yang telah terjadi tidak terus berulang.

Keduanya tidak boleh dipertentangkan.

Dalam kasus Gowa, peristiwa keterlambatan gaji ASN dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memeriksa ketahanan administrasi daerah. Namun, evaluasi harus lebih luas daripada satu peristiwa tersebut.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses penting memiliki penanggung jawab yang jelas, mekanisme pengawasan yang berjalan, serta prosedur penyelesaian ketika terjadi hambatan.

Langkah tersebut tidak berarti seluruh sistem pemerintahan sebelumnya harus dianggap gagal. Evaluasi yang baik justru mampu membedakan bagian yang sudah berfungsi dengan baik, bagian yang membutuhkan perbaikan, dan bagian yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

Dengan cara itulah pembenahan dapat dilakukan secara proporsional.

Apa yang Sebenarnya Berubah di Gowa?

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai perubahan di Gowa setelah pemakzulan harus dijawab melalui dua tingkatan.

Pada tingkatan pertama, perubahan telah terjadi secara hukum dan administratif. Sitti Husniah Talenrang telah diberhentikan dari jabatan Bupati Gowa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, sedangkan Darmawangsyah Muin ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Plt Bupati. Perubahan ini memberikan kepastian mengenai penyelenggaraan kewenangan kepala daerah pada masa transisi.

Namun, pada tingkatan kedua, perubahan kualitas pemerintahan masih harus diuji.

Belum cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa pergantian kepala daerah telah menyelesaikan persoalan koordinasi, administrasi keuangan, dan hubungan kelembagaan yang berkembang sebelumnya.

Kesimpulan mengenai berhasil atau tidaknya pembenahan membutuhkan bukti dari pelaksanaan pemerintahan setelah keputusan pemberhentian.

Dalam hal ini, beberapa pertanyaan patut terus diajukan. Apakah administrasi penggajian sudah memiliki mekanisme yang lebih andal? Apakah pejabat memahami batas kewenangan masing-masing? Apakah hubungan eksekutif dan DPRD memungkinkan pengawasan berjalan tanpa menghambat pelayanan? Apakah kebijakan penting disusun berdasarkan pertimbangan yang terdokumentasi? Dan apakah masyarakat memperoleh informasi yang cukup untuk menilai hasil perbaikan?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan jauh lebih bermakna daripada sekadar perubahan susunan pejabat.

Saya memandang bahwa peristiwa Gowa seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran bahwa kekuasaan pemerintahan tidak boleh terlalu bergantung pada hubungan personal, kedekatan politik, ataupun keberadaan figur tertentu.

Pemerintahan yang bekerja dengan baik membutuhkan prosedur yang tetap dapat dijalankan ketika muncul perbedaan kepentingan dan perubahan jabatan.

Prinsip ini tidak hanya penting bagi Gowa, tetapi juga bagi penyelenggaraan otonomi daerah secara lebih luas.

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai ketentuan. Kewenangan tersebut harus disertai kapasitas kelembagaan yang cukup, agar keputusan pemerintah dapat dijalankan secara tertib dan berkesinambungan.

Ketika konflik politik memengaruhi administrasi, perhatian tidak boleh hanya diarahkan kepada persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pemerintah juga perlu menelaah mengapa organisasi tidak mampu mencegah atau segera menyelesaikan gangguan yang muncul.

Pertanggungjawaban terhadap keputusan masa lalu tetap penting. Akan tetapi, perbaikan untuk masa depan tidak kalah penting.

Bagi Darmawangsyah Muin, masa transisi memberikan kesempatan untuk menunjukkan bagaimana

kesinambungan pemerintahan dapat dijaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Penilaian terhadap langkahnya seharusnya dilakukan melalui keputusan dan hasil kerja yang dapat diperiksa, bukan melalui anggapan bahwa pergantian figur dengan sendirinya membawa perubahan.

Bagi DPRD Gowa, masa setelah pemakzulan merupakan kesempatan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten, termasuk terhadap pemerintahan yang kini dipimpin pelaksana tugas.

Bagi birokrasi, perubahan ini menjadi pengingat bahwa loyalitas administratif harus diarahkan kepada hukum, tugas jabatan, dan kepentingan publik, bukan semata-mata kepada individu yang sedang memegang kekuasaan.

Sementara bagi masyarakat, perkembangan setelah pemakzulan menjadi kesempatan untuk menilai pemerintahan berdasarkan ukuran yang lebih konkret: ketepatan pelayanan, kepastian administrasi, keterbukaan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan.

Perubahan semacam itu tidak terjadi hanya karena sebuah surat keputusan diterbitkan. Ia membutuhkan tindakan yang berkelanjutan, koreksi atas kelemahan, dan kesediaan seluruh unsur pemerintahan untuk bekerja sesuai tugas serta kewenangannya.

Oleh karena itu, terlalu dini menyebut pemakzulan sebagai akhir dari seluruh persoalan Gowa. Yang telah berakhir adalah satu tahapan proses politik dan hukum mengenai kedudukan kepala daerah. Sementara itu, pekerjaan untuk memastikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih tertib masih berada di hadapan pemerintah.

Kelak, penilaian terhadap masa transisi ini tidak semestinya hanya ditentukan oleh bagaimana seorang bupati diberhentikan atau bagaimana penggantinya mulai menjalankan tugas.

Penilaian yang lebih substantif adalah apakah pemerintah mampu mengambil pelajaran dari persoalan yang telah terjadi dan menjadikannya dasar untuk memperkuat kelembagaan.

Sebab, pergantian kekuasaan pada dasarnya merupakan peristiwa yang dimungkinkan dalam sistem pemerintahan. Namun, perubahan kualitas pemerintahan memerlukan lebih dari sekadar pergantian pejabat.

Gowa tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai siapa yang memimpin, tetapi juga kepastian bahwa pemerintahan tetap bekerja ketika terjadi konflik, perbedaan kepentingan, dan perubahan kewenangan.

Pada titik itulah pertanyaan mengenai apa yang berubah setelah pemakzulan akan memperoleh jawaban yang sesungguhnya.

Kekuasaan dapat berganti melalui keputusan hukum, tetapi kepercayaan publik hanya dapat tumbuh melalui pemerintahan yang tertib, terbuka, bertanggung jawab, dan bersedia memperbaiki diri.