GORONTALO, Discoverynews.id – Antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Gorontalo mulai berangsur normal. Percepatan jadwal pengiriman BBM yang diperintahkan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mulai menunjukkan hasil melalui peningkatan pelayanan SPBU dan pengawasan distribusi yang semakin diperketat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan bahwa sebelumnya pengiriman BBM ke SPBU dimulai sekitar pukul 05.00 WITA. Kondisi tersebut menyebabkan kedatangan dan pembongkaran BBM berlangsung bersamaan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta kepadatan lalu lintas pada pagi hari.
Menanggapi kondisi itu, Gubernur Gusnar Ismail memerintahkan agar jadwal distribusi BBM dipercepat menjadi pukul 01.00 WITA. Dengan perubahan tersebut, proses pembongkaran diharapkan selesai lebih awal sehingga SPBU dapat mulai melayani masyarakat sekitar pukul 05.00 WITA.
Kebijakan ini terutama menyasar SPBU di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya guna mengurangi potensi kepadatan kendaraan serta memperlancar pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan BBM pada pagi hari.
Dampak kebijakan tersebut mulai terlihat dalam pemantauan Satuan Tugas (Satgas) BBM terhadap 12 SPBU pada Rabu (14/10/2026). Meskipun antrean masih ditemukan di beberapa lokasi, kondisi secara umum dilaporkan berangsur membaik. Pertamina juga memastikan ketersediaan stok BBM dan menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain mempercepat distribusi, Pemerintah Provinsi Gorontalo turut memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar pendistribusiannya lebih tepat sasaran.
Pemeriksaan penggunaan QR Code dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dugaan pengisian BBM secara berulang menggunakan sepeda motor dengan tangki modifikasi menjadi salah satu perhatian dalam upaya penertiban di lapangan.
Ketentuan mengenai batas pengisian maksimal tujuh liter per hari serta pemeriksaan dokumen kendaraan juga perlu diterapkan sesuai aturan dan kewenangan yang berlaku, sehingga pengawasan berjalan tertib tanpa mengabaikan hak masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
Di sisi lain, realisasi kuota BBM bersubsidi yang dilaporkan telah mendekati 80 persen menjadi perhatian pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong Gubernur Gusnar Ismail menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan BBM hingga akhir 2026.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pasokan sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap percepatan distribusi, pengawasan penyaluran, dan penambahan kuota dapat berjalan beriringan untuk mengurangi antrean di SPBU.
Dengan langkah tersebut, pelayanan BBM di Gorontalo diharapkan semakin lancar, distribusi lebih tepat sasaran, dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar tanpa harus menghadapi antrean panjang.
Author: Gilang Sulbar
