PONTIANAK, Discoverynews,id — kebakaran hutan dan lahan yang saban tahun mengepung kawasan Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan publik setelah kreator konten Ferry Irwandi turun langsung ke lokasi bencana.
Langkah independen ini diambil untuk memetakan titik api secara faktual dan menyingkap ketimpangan antara realitas lapangan dengan laporan resmi pemerintah daerah.
Langkah advokasi tersebut berlanjut melalui kolaborasi dengan Denny Sumargo dalam menyuarakan isu lingkungan, salah satunya membahas akar masalah Karhutla di Kalimantan.
Kolaborasi terbaru mereka bertajuk “Pray for Kalimantan” yang dirilis pada 16 Oktober 2026 ini menjadi ruang diskusi khusus untuk menyoroti kelemahan sistemik tata kelola lingkungan hidup di tingkat daerah.
Ferry melontarkan kritik keras terkait bentuk pertanggungjawaban penyaluran dana penanganan Karhutla oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Ia menilai dokumen penyajian data yang disodorkan kepada publik terkesan instan dan formalitas semata.
Sindiran tajam terlontar saat penyampaian data pertanggungjawaban anggaran tersebut dinilai menyerupai grafik olahan kecerdasan buatan. Menurutnya, sajian informasi dari Pemda terkesan dibuat tanpa validasi verifikasi lapangan yang memadai.
Kritik tersebut menggarisbawahi adanya celah transparansi dalam pengelolaan dana bencana di daerah. Format pelaporan yang dianggap artifisial mencerminkan ketidakseriusan birokrasi dalam menangani ancaman lingkungan secara akuntabel.
Denny Sumargo turut menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak boleh hanya berhenti pada retorika dan tumpukan dokumen laporan di atas kertas.
Kerugian ekologis serta dampak kesehatan bagi masyarakat lokal membutuhkan keterbukaan informasi yang riil dan tindakan konkret.
Sorotan pada laporan keuangannya menunjukkan urgensi pengawasan publik terhadap anggaran kebencanaan. Penggunaan dana penanggulangan harus dipastikan terserap secara tepat sasaran demi membantu petugas pemadam serta warga terdampak di garis depan.
Kolaborasi antar-kreator konten ini memperkuat tekanan publik agar pemerintah daerah mengevaluasi total sistem pelaporan dan tata kelola bencana. Penjelasan akurat berbasis kondisi riil amat dibutuhkan guna menghentikan siklus tahunan kebakaran hutan.
Desakan transparansi ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi pemangku kebijakan di Kalimantan Barat. Transparansi anggaran merupakan langkah krusial awal untuk menyelesaikan persoalan Karhutla hingga ke akarnya. (R)
Author: KALIMANTAN BARAT
