JAKARTA, Discoveryinews.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, saat menghadiri langsung Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dalam agenda tersebut, Gubernur Suhardi Duka didampingi Kepala Dinas PUPR Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, serta Pejabat Fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air, Kalsum Basri.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, mulai dari koordinasi swasembada air, penyusunan Dewan Sumber Daya Air Nasional, penertiban perizinan berusaha dan penggunaan sumber daya air, hingga tindak lanjut pemanfaatan sumber daya air alternatif.
Bagi Sulawesi Barat, agenda tersebut memiliki arti penting. Pengelolaan air tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air baku dan layanan air bersih, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas pertanian, sistem irigasi, ketahanan pangan, serta perlindungan lingkungan.
Keterlibatan Sulbar dalam forum nasional tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan Gubernur Suhardi Duka melalui Panca Daya, khususnya dalam memperkuat infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Karena itu, sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur sumber daya air benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari sisi teknis, penguatan tata kelola sumber daya air menjadi salah satu perhatian utama. Koordinasi kelembagaan dan penyelarasan kebijakan lintas sektor diperlukan agar pengelolaan air dapat dilakukan secara lebih terukur.
Untuk Sulawesi Barat, kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan kawasan tangkapan air, pengendalian daya rusak air, hingga optimalisasi sumber air untuk berbagai kepentingan.
Perencanaan pembangunan infrastruktur air juga perlu mempertimbangkan kondisi hidrologis, ketersediaan sumber daya air, kebutuhan pengguna serta daya dukung lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan air diharapkan tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu dipertahankan untuk generasi mendatang.
Selain itu, penertiban perizinan berusaha dan penggunaan sumber daya air menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pemanfaatan air berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah juga dituntut memperkuat koordinasi teknis sesuai kewenangan, termasuk melalui pendataan infrastruktur, pemantauan kondisi sumber air serta pemetaan kebutuhan penanganan dan pemeliharaan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas tata kelola sekaligus mengantisipasi potensi konflik pemanfaatan air akibat meningkatnya kebutuhan dari berbagai sektor.
Rakor juga membahas pemanfaatan sumber daya air alternatif sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan penyediaan air. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah serta mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, kualitas air baku, kebutuhan energi, hingga biaya operasi dan pemeliharaan.
Bagi Sulawesi Barat yang memiliki wilayah pesisir dan karakter geografis beragam, kajian sumber air alternatif dapat menjadi salah satu opsi sesuai kondisi daerah. Meski demikian, optimalisasi sumber air yang tersedia, konservasi, efisiensi penggunaan air dan perlindungan ekosistem tetap menjadi prioritas.
Kepala Dinas PUPR Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, bersama Pejabat Fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air, Kalsum Basri, mengikuti pembahasan dengan mencermati berbagai aspek teknis yang dapat ditindaklanjuti di daerah.
Surya mengatakan, hasil koordinasi nasional tersebut akan menjadi bahan bagi Pemprov Sulbar dalam menyelaraskan perencanaan dan program pengelolaan sumber daya air dengan kewenangan, kebutuhan infrastruktur dan prioritas pembangunan daerah.
“Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Sulawesi Barat diharapkan dapat memperkuat layanan air bersih, mendukung sistem irigasi, meningkatkan ketahanan terhadap risiko hidrologis, serta berkontribusi pada pencapaian swasembada air nasional secara berkelanjutan,” kata Surya Yuliawan.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, Sulawesi Barat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan infrastruktur air, tetapi juga mampu membangun tata kelola sumber daya air yang lebih terpadu, adaptif dan berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah.
Author: Gilang Sulbar
