Catatan sosiologi forensik – Dr. Mauluddin Mansyur
MAMUJU, Discoverynews.id – Polisi tidak akan pernah bisa bekerja sendirian. Dalam perspektif sosiologi forensik, keterlibatan masyarakat dan dukungan media massa merupakan elemen penting dalam mendeteksi, mencegah, serta menangani berbagai persoalan sosial yang berpotensi melahirkan kejahatan.
Dokter forensik membedah jasad untuk mengungkap penyebab kematian, sedangkan sosiologi forensik berupaya memahami kondisi masyarakat untuk menelusuri akar persoalan sosial dan lahirnya kejahatan. Keduanya membutuhkan informasi yang akurat. Tanpa informasi dari masyarakat, polisi berisiko kehilangan gambaran utuh tentang persoalan yang terjadi di lapangan.
Di sinilah media massa memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kepolisian dan masyarakat. Melalui koran, media daring, televisi, radio, hingga platform digital, berbagai persoalan publik dapat diangkat, diverifikasi, dan disampaikan kepada pihak yang berwenang.
Ibarat sebuah operasi besar, polisi adalah pisau bedah, masyarakat merupakan tubuh yang membutuhkan penanganan, sedangkan media massa adalah lampu operasi yang menerangi setiap bagian agar persoalan dapat ditangani secara tepat.
Media sebagai detektor dini kejahatan
Teori Broken Windows yang dikembangkan James Q. Wilson dan George L. Kelling menjelaskan bagaimana tanda-tanda ketidakteraturan yang dibiarkan dapat berkontribusi terhadap munculnya persoalan yang lebih besar.
Pungutan liar, lampu jalan yang mati, fasilitas umum yang rusak, hingga lingkungan yang tidak terawat merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian sejak dini. Media massa membantu mengungkap kondisi tersebut agar pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan sebelum masalah berkembang.
Informasi yang dihimpun wartawan juga dapat menjadi masukan bagi Bhabinkamtibmas dalam memahami situasi wilayah binaannya. Dengan demikian, membaca pemberitaan dan mendengarkan aspirasi publik dapat menjadi bagian dari upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Memetakan kerentanan sosial
Teori Social Disorganization dari Clifford Shaw dan Henry McKay menyoroti hubungan antara kondisi lingkungan, melemahnya ikatan sosial, dan risiko terjadinya kejahatan.
Dalam konteks ini, wartawan yang bekerja langsung di lapangan dapat membantu memperlihatkan persoalan yang sering luput dari perhatian, mulai dari kemiskinan, anak putus sekolah, pengangguran, hingga minimnya fasilitas publik.
Pemberitaan yang mendalam tidak sekadar menyampaikan peristiwa, tetapi juga membantu membuka akar persoalan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian dan pemangku kebijakan untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran.
Menangkal hoaks dan mencegah konflik
Di tengah derasnya arus informasi digital, media massa juga berperan penting dalam meluruskan informasi yang simpang siur.
Ketika terjadi tindak kriminal, kekosongan informasi resmi dapat memicu spekulasi dan penyebaran hoaks di media sosial. Pemberitaan yang cepat, akurat, berimbang, serta berdasarkan verifikasi dapat membantu masyarakat memahami fakta dan mengurangi risiko kesalahpahaman.
Media juga berpotensi mencegah aksi main hakim sendiri. Informasi terverifikasi mengenai perkembangan penanganan perkara, disertai imbauan agar masyarakat menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang, dapat membantu meredam emosi dan mencegah kekerasan massa.
Namun, kecepatan pemberitaan harus tetap berjalan seiring dengan akurasi, perlindungan identitas pihak tertentu, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Membangun kepercayaan melalui pemberitaan berimbang
Pemberitaan memiliki pengaruh terhadap cara masyarakat memandang institusi kepolisian. Teori Labelling dari Howard Becker mengingatkan bahwa pemberian cap secara berulang dapat membentuk persepsi sosial. Sementara itu, teori Social Learning dari Albert Bandura menjelaskan bahwa manusia dapat belajar melalui pengamatan terhadap perilaku dan informasi yang diterimanya.
Karena itu, media perlu menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen sekaligus memberikan ruang bagi informasi yang terverifikasi mengenai pelayanan, pengabdian, maupun evaluasi terhadap kinerja kepolisian.
Kritik yang berbasis fakta diperlukan untuk memperbaiki pelayanan. Begitu pula informasi mengenai keberhasilan dan kegiatan positif kepolisian perlu disampaikan secara proporsional. Tujuannya bukan membangun pencitraan, melainkan menghadirkan gambaran yang utuh kepada masyarakat.
Tiga kunci kemitraan polisi dan media
Agar konsep Polisi Bersama Masyarakat berjalan efektif, terdapat tiga prinsip penting dalam membangun kemitraan dengan media.
Pertama, transparansi. Kepolisian perlu membuka akses informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Kedua, partisipasi. Media dapat menjadi ruang dialog melalui kanal pengaduan dan aspirasi masyarakat, dengan mekanisme verifikasi serta tindak lanjut yang jelas.
Ketiga, pencegahan. Kemitraan tidak boleh hanya berfokus pada penangkapan pelaku. Media dan kepolisian juga perlu memperkuat edukasi tentang pencegahan kejahatan, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai persoalan sosial lainnya.
Pada akhirnya, polisi, masyarakat, dan media massa merupakan tiga unsur yang saling membutuhkan. Polisi memiliki kewenangan penegakan hukum, masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan, sedangkan media membantu menyampaikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Polisi tidak berdiri di atas masyarakat, tetapi harus hadir bersama masyarakat. Media massa bukan sekadar pelengkap pemberitaan, melainkan mitra strategis yang membantu mempertemukan informasi, pengawasan, dan kepercayaan publik.
Sebab, ketika media bekerja secara independen, jujur, dan berimbang, persoalan masyarakat dapat terlihat lebih jelas, kinerja kepolisian dapat diawasi secara terbuka, dan upaya membangun keamanan bersama memiliki fondasi yang lebih kuat.
Di situlah makna sejati Polisi Bersama Masyarakat: media massa menjadi jembatan yang menghubungkan kepolisian dengan suara rakyat.
Author: Gilang Sulbar
