MAMUJU, Discoverynews.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan penyusunan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Efisiensi belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sinkronisasi program prioritas, serta penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi fokus utama pembahasan.
Rapat tindak lanjut penyusunan anggaran tersebut dipimpin langsung Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, di Aula DKP Sulbar, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Dinas, para pejabat administrator, Perencana Ahli Muda, serta staf teknis terkait.
Penyusunan APBD 2027 tersebut diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dengan koordinasi Sekretaris Provinsi Junda Maulana, khususnya melalui program PANCADAYA.
Dalam rapat tersebut, Safaruddin menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus diikuti dengan perencanaan yang terarah, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dalam menyusun perencanaan anggaran tahun 2027, kita harus benar-benar memperhatikan efisiensi dan memastikan setiap program yang diusulkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap bidang teknis harus mampu menyelaraskan program dan kegiatannya agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, setiap bidang teknis perlu menyusun usulan program secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Perencanaan juga harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta keluaran dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Target PAD DKP Sulbar 2027 Rp670 Juta
Selain efisiensi anggaran, rapat membahas proyeksi target PAD DKP Sulbar tahun 2027 yang untuk sementara ditetapkan sebesar Rp670 juta.
Target tersebut masih akan melalui proses pembahasan dan penyempurnaan dengan mempertimbangkan potensi riil, kapasitas organisasi, kewenangan, serta kemampuan unit pengelola pendapatan.
Optimalisasi PAD diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah. Namun, peningkatan penerimaan tetap harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan kepentingan masyarakat pesisir.
DKP Sulbar juga mengarahkan setiap bidang teknis untuk menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan daerah melalui PANCADAYA serta program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pengembangan perikanan budidaya berskala mini. Sinkronisasi tersebut diharapkan memperkuat sarana dan prasarana perikanan, meningkatkan produktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.
Setiap usulan kegiatan diminta memperhatikan kebutuhan masyarakat, lokasi pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan, dan kebutuhan anggaran agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Realisasi Anggaran 57,59 Persen Jadi Bahan Evaluasi
Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, rapat mencatat realisasi anggaran DKP Sulbar sebesar 57,59 persen. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program dan mendorong percepatan kegiatan sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku.
Evaluasi tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan capaian fisik dan manfaat program bagi masyarakat. Dengan demikian, penggunaan anggaran diharapkan menghasilkan dampak yang terukur bagi sektor kelautan dan perikanan.
Selain itu, peningkatan aktivitas penangkapan ikan menjadi perhatian dalam penguatan fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Pengawasan di darat maupun di laut perlu dilakukan secara proporsional untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya laut.
Langkah tersebut penting agar peningkatan produktivitas perikanan berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, sehingga kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir tetap terlindungi dalam jangka panjang.
Seluruh hasil pembahasan penyusunan APBD 2027 selanjutnya akan dirangkum sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sulawesi Barat dan pembahasan bersama DPRD yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
Melalui penyusunan anggaran yang terintegrasi, DKP Sulbar diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan potensi pendapatan, serta memperkuat sinergi program daerah dan nasional.
Dengan perencanaan yang terukur dan berorientasi pada hasil, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, masyarakat pesisir, dan perekonomian Sulawesi Barat.
Author: Gilang Sulbar
