GARUT , Discovery News.id– Aliansi Mahasiswa Pemuda Garut Bersatu (AMPGB) mematangkan konsolidasi gerakan untuk menggelar aksi penyampaian aspirasi pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Konsolidasi tersebut dilaksanakan pada Senin (26/10/2026) di Sekretariat HMI Cabang Garut, dengan agenda menyatukan sikap, merumuskan tuntutan, dan mempersiapkan teknis gerakan mahasiswa serta pemuda.
Momentum Hari Sumpah Pemuda dipilih sebagai pengingat bahwa semangat persatuan dan keberanian generasi muda tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Bagi AMPGB, semangat kepemudaan harus diwujudkan melalui keberanian menyampaikan kritik, mengawal kebijakan publik, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dalam konsolidasi tersebut, sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan terlibat, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), IPP, BPM ITG, DEMA STAIM, KAMMI, dan BEM STIE.
Enam Tuntutan Nasional Jadi Sorotan
Pada tingkat nasional, AMPGB menyoroti evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Aliansi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pemerintah, tata kelola kebijakan, perlindungan lingkungan, serta pelaksanaan otonomi daerah.
Enam tuntutan nasional yang akan dibawa meliputi:
1. Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya.
2. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pemberantasan dugaan praktik oligarki dalam pelaksanaannya.
3. Evaluasi program KDKMP.
4. Pemberantasan dugaan praktik mafia pendidikan yang berkedok program pemerintah.
5. Pemulihan dan perlindungan alam Kalimantan dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi.
6. Pengembalian hak dan kewenangan otonomi daerah sesuai amanat reformasi.
AMPGB memandang bahwa setiap program pemerintah harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Evaluasi diperlukan agar kebijakan publik tidak kehilangan tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sepuluh Tuntutan untuk Pemerintah Kabupaten Garut
Selain persoalan nasional, AMPGB akan membawa sepuluh tuntutan kedaerahan yang berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Garut.
Tuntutan tersebut meliputi:
1. Segera menuntaskan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkeadilan bagi masyarakat Garut.
2. Menuntut penutupan permanen aktivitas pertambangan yang bermasalah di Kabupaten Garut.
3. Mengevaluasi program pemberdayaan pemuda.
4. Memberantas dugaan praktik mafia bantuan sosial.
5. Segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA).
6. Memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
7. Menuntaskan persoalan darurat sampah di Kabupaten Garut.
8. Mengevaluasi program beasiswa pemerintah daerah.
9. Memberantas dugaan praktik mafia pendapatan asli daerah (PAD).
10. Menertibkan dan mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar respons administratif. Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD diharapkan memberikan penjelasan terbuka serta menunjukkan komitmen penyelesaian yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Target Massa 400 Orang, Simpang Lima Jadi Titik Kumpul
Berdasarkan hasil konsolidasi, AMPGB memperkirakan jumlah peserta aksi mencapai 0 orang yang berasal dari delapan organisasi mahasiswa dan kepemudaan.
Estimasi massa tersebut terdiri atas HMI 100 orang, PMII 100 orang, SEMMI 70 orang, IPP 50 orang, BPM ITG 15 orang, DEMA STAIM 30 orang, KAMMI 15 orang, dan BEM STIE 20 orang.
Simpang Lima Garut ditetapkan sebagai titik kumpul massa, dengan rute yang direncanakan menuju Kantor Bupati Garut dan Gedung DPRD Kabupaten Garut.
Persiapan aksi dikoordinasikan oleh penanggung jawab AMPGB, dengan Respi sebagai koordinator lapangan inti. Koordinator lapangan masing-masing organisasi akan membantu pengorganisasian peserta, sementara Fathi bertanggung jawab atas tim kajian dan perumusan tuntutan. Tim media dan dokumentasi melibatkan BPM ITG dan SEMMI.
Sumpah Pemuda Harus Menjadi Momentum Perubahan
Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober bukan hanya momentum untuk mengenang sejarah persatuan bangsa, melainkan juga kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
AMPGB berupaya menjadikan momentum tersebut sebagai ruang penyampaian aspirasi mengenai kebijakan nasional dan persoalan daerah yang membutuhkan perhatian serius. Mahasiswa dan pemuda diharapkan tetap kritis, terorganisasi, serta mengedepankan kajian dan argumentasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Melalui aksi yang direncanakan tersebut, AMPGB mendorong pemerintah dan DPRD agar tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan. Tuntutan yang dibawa diharapkan memperoleh tanggapan yang jelas, terbuka, dan disertai langkah tindak lanjut.
Pada Hari Sumpah Pemuda, AMPGB ingin menegaskan bahwa persatuan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian memperjuangkan keadilan, mengawal kebijakan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Author: Babeh Dindin
