TASIKMALAYA,Discoverynews.id – Penyesuaian kapasitas pelayanan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan ketentuan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menjadi perhatian sejumlah mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu persoalan yang disoroti adalah dampaknya terhadap jumlah tenaga relawan, jam kerja, hingga penghasilan mereka.
Hal tersebut disampaikan H. Nanang Ma’mur, salah satu mitra pengelola dapur MBG, usai menghadiri pertemuan para mitra se-Priangan Timur yang berlangsung di salah satu restoran di Kota Tasikmalaya.
Dalam keterangannya, H. Nanang Ma’mur menjelaskan bahwa sejumlah perubahan ketentuan operasional mengharuskan pengelola menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kapasitas pelayanan yang telah ditetapkan.
Ia menyebutkan, penyesuaian tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63551 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BGN Nomor 63539, yang mengatur petunjuk teknis pembiayaan dan operasional program MBG.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang mengalami penyesuaian, di antaranya insentif PIC sekolah, insentif tenaga terkait, serta ketentuan jumlah relawan berdasarkan kapasitas pelayanan dapur atau SPPG.
“Kalau sebelumnya jumlah relawan di dapur bisa mencapai 45 sampai 47 orang, dengan ketentuan sekarang jumlahnya harus menyesuaikan kapasitas. Misalnya, untuk kapasitas 1.000 sampai 1.500 porsi, jumlah relawan yang ditetapkan sebanyak 15 orang,” ungkap H. Nanang Ma’mur, Rabu (04/11/26).
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pengelola menghadapi dilema. Di satu sisi, mitra wajib mengikuti ketentuan BGN. Namun, di sisi lain, terdapat puluhan relawan yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas operasional dapur MBG.
Sebagai alternatif, pihaknya memilih menerapkan sistem rolling atau pergiliran jadwal kerja daripada langsung memberhentikan relawan.
Namun, kebijakan tersebut tetap berdampak terhadap penghasilan pekerja. Relawan yang sebelumnya dapat bekerja hingga 20 hari dalam sebulan, misalnya, kini berpotensi hanya memperoleh jatah kerja sekitar 10 hari.
“Terus terang saya merasa berat kalau harus mengeluarkan relawan. Mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi harus menerima pengurangan jam kerja. Karena itu, kami memilih sistem rolling agar mereka tetap memiliki kesempatan bekerja,” ujarnya.
H. Nanang Ma’mur mengaku menerima sejumlah keluhan langsung dari relawan yang terdampak pengurangan jadwal kerja. Bahkan, beberapa di antaranya menyampaikan kekhawatiran karena telah memiliki tanggungan keuangan, termasuk cicilan kendaraan bermotor, yang sebelumnya diperhitungkan berdasarkan penghasilan dari pekerjaan di dapur MBG.
Selain persoalan penghasilan, pengurangan jumlah tenaga kerja juga dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran operasional dapur, terutama pada bagian produksi dan distribusi.
Menurutnya, berkurangnya jumlah pekerja di bagian produksi berpotensi memperpanjang waktu pengolahan makanan. Pekerjaan yang sebelumnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua jam dikhawatirkan membutuhkan waktu lebih lama apabila jumlah tenaga kerja tidak mencukupi.
Ia juga menyoroti pengaturan tenaga pengemudi distribusi yang perlu disesuaikan agar pelayanan tetap berjalan efektif.
Kapasitas Pelayanan Turun, Lima Sekolah Disebut Tidak Masuk Data
Selain persoalan tenaga kerja, H. Nanang Ma’mur juga mengungkapkan adanya perubahan jumlah penerima manfaat berdasarkan data dan penetapan kapasitas pelayanan melalui sistem BGN.
Ia mencontohkan, dapur yang dikelolanya sebelumnya melayani sebanyak 1.928 penerima manfaat. Namun, berdasarkan penyesuaian terbaru, jumlah tersebut turun menjadi 1.360 penerima manfaat.
Dari jumlah sebelumnya, terdapat lima sekolah yang disebut tidak masuk dalam data penetapan terbaru. Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian atau persoalan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
Akibatnya, terdapat sekitar 600 penerima manfaat yang tidak lagi tercantum dalam alokasi dapur tersebut. Menurutnya, jumlah tersebut juga tidak dialihkan ke dapur lain sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pendataan dan penetapan penerima manfaat.
“Kami berharap persoalan ini bisa diperiksa kembali. Jangan sampai ada sekolah atau penerima manfaat yang tidak terakomodasi hanya karena persoalan data atau NPSN,” katanya.
Minta BGN Pertimbangkan Nasib Relawan
Atas kondisi tersebut, H. Nanang Ma’mur berharap BGN dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penyesuaian jumlah relawan, terutama bagi dapur yang sebelumnya telah memiliki tenaga kerja dalam jumlah besar.
Menurutnya, perlu ada solusi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran dan kapasitas pelayanan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan pekerjaan serta kondisi sosial ekonomi para relawan.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan BGN. Namun, ia berharap ada ruang evaluasi agar relawan yang selama ini bekerja tidak harus kehilangan sebagian besar penghasilannya.
“Saya tetap mendukung program BGN dan akan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, saya memohon agar kebijakan mengenai relawan ini bisa dipertimbangkan kembali. Mereka sudah bekerja dan menggantungkan kehidupan dari program MBG,” tegasnya.
Terkait langkah lanjutan, H. Nanang Ma’mur menyebutkan bahwa sejauh ini upaya yang dilakukan mitra adalah menyampaikan aspirasi melalui pertemuan antarmitra dan berharap persoalan tersebut dapat diteruskan kepada pihak BGN.
Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangannya, hadir sejumlah mitra dari berbagai daerah, di antaranya Garut, Banjar, Ciamis, Kota Tasikmalaya, serta perwakilan dari luar Jawa Barat.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu langkah dan tindak lanjut dari ketua paguyuban mitra terkait kemungkinan penyampaian aspirasi kepada pihak terkait, termasuk DPR RI.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga sinergi antara mitra dan BGN agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan.
“Sebagai mitra, kami harus tetap bergandengan tangan dengan BGN. Sinergitas dan integritas harus dijaga. Kami tetap tunduk terhadap aturan, tetapi kami juga berharap ada perhatian terhadap kondisi relawan,” pungkasnya.
Persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program MBG. Penyesuaian kapasitas pelayanan diharapkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja yang selama ini turut mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. (UR)
Author: U Rustandi
