BANDUNG, Jawa barat .discoveryNews.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memantik reaksi keras dari Jawa Barat.
Sekretaris DPD Partai Rakyat Indonesia (PRI) Jawa Barat, Mohammad Arief Firmansyah, meminta negara tidak main-main menangani kasus ini. Bagi Arief, ini bukan sekadar soal sadap-menyadap, tapi soal keamanan presiden dan wibawa negara.
“Kalau kepala negara saja bisa disadap, bagaimana rakyat bisa merasa aman? Ini harus diusut sampai ke akar-akarnya,” ujar Arief kepada http://discoveryNews.id, Kamis (5/11/2026).
Arief menegaskan, aparat tidak boleh berhenti di pelaku lapangan. Dalang, yang memerintah, yang membiayai, yang memfasilitasi, sampai yang ikut menikmati hasilnya, semuanya harus dibuka.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus dipastikan dalam pengusutan ini:
1. Transparan
Publik berhak tahu sejauh mana penyadapan itu terjadi, siapa targetnya, dan sejak kapan berlangsung.
2. Profesional
Penegak hukum harus bekerja berbasis bukti, bukan opini atau tekanan politik.
3. Tanpa Tebang Pilih
Siapapun yang terlibat, mau itu dari kalangan sipil, aparat, atau pejabat, harus diproses sama di depan hukum.
Arief juga menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo untuk menjaga marwah institusi negara. Ia menilai sikap tegas presiden penting, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan alat negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Presiden sudah benar, tegas. Sekarang giliran aparat yang membuktikan, hukum di negeri ini masih berjalan,” kata Arief.
Ia menutup dengan peringatan, jika kasus ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, kepercayaan publik terhadap negara akan runtuh.
“Yang dipertaruhkan di sini bukan cuma nama presiden, tapi kepercayaan rakyat kepada negara. Jangan sampai rakyat berpikir hukum hanya tajam ke bawah,” pungkasnya.
Author: Tomi Hendrawan
