TASIKMALAYA,Discoverynews.id – Rencana penataan ulang kawasan eks Sekretariat Daerah (Setda) milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya menegaskan komitmen kolaborasi antarpemerintah daerah. Pemkab Tasikmalaya memastikan langkah penataan aset strategis tersebut berlandaskan semangat saling mendukung demi membantu penyelesaian persoalan tata kota dan kebutuhan ruang di Kota Tasikmalaya.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan bahwa sinergi kedua daerah sebenarnya telah diikat melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding) pada momen Hari Jadi Kota Tasikmalaya tahun 2025 lalu. Kerjasama ini mengusung kesepahaman fundamental yakni potensi aset milik kabupaten ditata sedemikian rupa agar membawa kemanfaatan nyata bagi kemajuan Kota Tasikmalaya.
“Semangatnya adalah kerja sama saling mendukung. Kota Tasikmalaya sedang menata kawasan pusat kotanya yang krusial butuh kantong parkir. Kabupaten mendorong agar potensi asetnya tidak terbengkalai. Kalau dibiarkan, kawasan jadi kumuh dan parkir semrawut, kasihan Pak Wali Kota dalam menata kotanya,” ujar Cecep. Senin, (09/11/2026).
Posisi eks Setda yang berada di jantung perkotaan dinilai menjadi kunci utama untuk membantu Pemkot Tasikmalaya mengurai benang kusut ketersediaan lahan parkir dan ruang publik. Menurut Cecep, membiarkan bangunan eks Setda terbengkalai tidak hanya mencederai estetika kota, tetapi juga memicu potensi kesemrawutan lalu lintas di sekitarnya.
Sebagai bentuk rasa saling menghormati batas wilayah administrasi, Cecep mengaku sengaja menunggu respons dan pernyataan resmi dari Wali Kota Tasikmalaya terlebih dahulu sebelum menegaskan langkah teknis Pemkab ke publik.
“Saya tahu diri karena wilayahnya berada di Kota Tasikmalaya. Tidak elok kalau saya mendahului. Begitu Pak Wali Kota sudah memberikan pernyataan, baru kami tegaskan penataan ini,” ungkapnya.
Komunikasi intensif antarpemerintah daerah kini sudah bergerak di tingkat teknis. Sekitar dua minggu lalu, kata Cecep, Pemkab Tasikmalaya telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk berdiskusi langsung dengan BPKPD Kota Tasikmalaya terkait peta pemanfaatan lahan.
Dalam pembahasan tersebut, terbuka ruang bagi Pemkot Tasikmalaya untuk memanfaatkan lahan eks Setda melalui skema pinjam pakai antar-instansi pemerintah (government to government). Pemkab mempersilakan Pemkot menginventarisasi bagian aset mana yang belum akan digunakan oleh Pemkab dalam jangka panjang untuk ditata sebagai fasilitas publik.
“Intinya Pemkot Tasikmalaya bisa meminjam aset Pemda Kabupaten yang ada di kota melalui skema pinjam pakai. Silakan cari titik yang sekiranya masih lama tidak dipakai oleh kabupaten. Namun untuk titik yang akan segera digunakan kabupaten, tentu belum bisa dipinjam pakai,” tutur Cecep.
Guna merealisasikan penataan kawasan eks Setda agar siap dimanfaatkan bersama, Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD telah menyetujui alokasi penganggaran pada APBD Perubahan 2026. Langkah perapihan ini juga dijalankan untuk memenuhi target koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait efisiensi barang milik daerah, serta menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar aset daerah tidak mengalami penyusutan nilai akibat dibiarkan pasif.
Surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemkab Tasikmalaya belakangan ini dipastikan sebagai prosedur standar sebelum kegiatan perapihan lapangan dimulai.
Langkah fisik tersebut harus tetap dilaksanakan agar tidak menjadi temuan administratif di kemudian hari, sekaligus menjadi dasar konkret dimulainya penataan kawasan demi kemajuan bersama warga Tasikmalaya. (UR)
Author: U Rustandi
