MANADO,,9 November 2026,.— Hasil temuan investigasi lapangan di Sulawesi Utara kembali memicu perhatian publik. Aktivitas penertiban yang dilakukan aparat terhadap sejumlah titik lokasi dugaan pertambangan ilegal di wilayah ini dinilai oleh sebagian pihak baru sebatas formalitas belaka.
Pasalnya, pasca-penertiban, jaringan mafia tambang diduga kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi.
Masyarakat mendesak adanya penindakan yang tuntas hingga ke akar-akarnya, termasuk penyelidikan mendalam atas dugaan keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang diduga “main mata” atau memberikan perlindungan kepada para bos tambang ilegal.
Dampak Lingkungan dan Kerugian Negara
Berdasarkan catatan investigasi, praktik pertambangan tanpa izin (PETI) ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak merugikan bagi daerah.
Kerusakan Lingkungan:
Terjadinya kerusakan kawasan hutan serta pencemaran tanah dan aliran air di sekitar lokasi tambang.
Ancaman Keselamatan Warga:
Risiko longsor dan keselamatan jiwa bagi masyarakat yang bermukim di dekat area penambangan.
Kerugian Keuangan Negara:
Hilangnya potensi pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan yang tidak berizin.
Desakan Penindakan Tegas Tanpa Pandang Bulu
Tim investigasi dan masyarakat mendesak agar penegakan hukum tidak berhenti hanya pada para pekerja di lapangan, melainkan menyasar pemodal besar serta oknum-oknum di balik layar yang membekingi kegiatan tersebut.
Melalui perwakilannya, masyarakat menyampaikan permohonan terbuka kepada pimpinan tertinggi kepolisian:
“Kami memohon kepada Bapak Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. untuk memerintahkan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M. melakukan penindakan yang benar-benar tuntas.Jangan biarkan penertiban hanya tampak di permukaan saja, sementara para pelaku mafia tambang tetap bebas beraktivitas di baliknya. Semua pihak yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun oknum aparat yang terbukti bersalah, harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.”
Tuntutan Transparansi Publik
Selain penegakan hukum yang tegas, masyarakat juga berharap pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Polda Sulawesi Utara, Dinas ESDM, serta instansi terkait dapat menyampaikan perkembangan penanganan kasus ini secara transparan kepada publik.
Hal ini dinilai penting untuk mengembalikan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum.
(Tim)
Author: Dave
