CIANJUR,DiscoveryNews.id – Punya rumah tapi fasilitasnya entah di mana. Itu yang kini dirasakan warga di salah satu perumahan di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur.
Janji fasilitas lingkungan yang dulu jadi daya tarik saat membeli rumah, kini justru berubah jadi pertanyaan besar: kapan fasos-fasum diserahkan? Siapa yang mengelola? Dan kalau pengembang ingkar, warga harus mengadu ke mana?
Pertanyaan itulah yang akhirnya dijawab gamblang oleh Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cianjur, R. Adang Herry Pratidy, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Adang, banyak warga belum sadar bahwa fasos-fasum itu bukan bonus dari developer. Itu adalah hak konsumen yang wajib dipenuhi.
BUKAN SEKADAR TAMAN DAN BALAI WARGA
Adang menjelaskan, yang disebut fasos-fasum itu bukan cuma taman cantik di brosur.
Di dalamnya ada ruang terbuka hijau, tempat ibadah, sarana olahraga, balai pertemuan, jalan lingkungan, drainase, sampai utilitas umum lainnya.
Semua itu, kata dia, adalah bagian dari paket hunian yang dibeli warga.
“Fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak konsumen yang tinggal di kawasan perumahan. Masyarakat berhak menikmati sarana dan prasarana yang memang menjadi bagian dari kawasan hunian mereka,” tegas Adang.
Artinya, kalau warga sudah bayar rumah, mereka juga berhak atas lingkungannya. Bukan hanya bangunan dan sertifikat.
ATURANNYA SUDAH JELAS, PRAKTIKNYA MASIH MACET
Secara hukum, sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda.
Kewajiban pengembang menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta aturan turunannya.
Intinya sederhana: pengembang bangun, lalu serahkan PSU ke pemerintah daerah agar bisa dikelola jadi aset daerah dan dimanfaatkan warga.
Tapi di lapangan, cerita itu sering mentok. Banyak perumahan yang fasos-fasumnya belum diserahkan bertahun-tahun. Statusnya menggantung. Warga mau memperbaiki bingung, pemerintah mau mengelola tidak bisa karena belum jadi aset resmi.
Dari sinilah konflik biasanya mulai. Warga merasa dibiarkan, pengembang merasa sudah selesai.
DEVELOPER BISA KENA SANKSI, BUKAN CUMA TEGURAN
Adang tidak main-main. Ia mengingatkan, kalau pengembang terbukti lalai, ada konsekuensi hukumnya.
Ada dua undang-undang yang bisa dipakai untuk menguji kasus ini, yakni UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam posisi ini, pengembang adalah pelaku usaha. Dan pelaku usaha punya kewajiban terhadap konsumen. Sebaliknya, konsumen punya hak untuk menikmati fasilitas yang sudah dijanjikan.
“Developer sebagai pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban terhadap konsumen. Begitu juga konsumen memiliki hak untuk menikmati fasilitas yang menjadi haknya. Jika ada dugaan pelanggaran, tentu harus dilihat ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, dalam aturan tertentu terdapat sanksi administratif maupun pidana,” kata Adang.
Jadi ini bukan sekadar urusan administrasi yang bisa ditunda-tunda. Ini soal hak, tanggung jawab, dan kepastian hukum.
JANGAN DIAM, WARGA BISA MENGADU KE BPSK
Ini bagian paling penting yang sering tidak diketahui warga.
Kalau merasa dirugikan oleh pengembang, warga tidak harus diam, tidak harus ribut di grup WhatsApp saja.
Adang menegaskan, warga bisa datang dan mengadu ke BPSK Kabupaten Cianjur, atau BPSK di daerah masing-masing sesuai kewenangan.
BPSK adalah lembaga resmi yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Melalui jalur ini, sengketa bisa diselesaikan sesuai mekanisme yang diatur undang-undang, tanpa harus langsung ke pengadilan yang prosesnya panjang dan mahal.
JADI, APA YANG HARUS DILAKUKAN WARGA MANDE?
Buat warga perumahan di Mande dan perumahan lain yang nasib fasos-fasumnya sama, ini langkah yang bisa dilakukan sekarang:
1. Kumpulkan Bukti: Brosur, janji pemasaran, PPJB, AJB, dan dokumen yang menyebut fasos-fasum.
2. Cek Status PSU: Sudah diserahkan ke Pemda atau belum? Minta kejelasan tertulis ke pengembang.
3. Bersurat Resmi: Ajukan surat tertulis ke pengembang, jangan hanya lisan. Simpan buktinya.
4. Adukan ke BPSK: Jika tidak ada jawaban, bawa bukti itu ke BPSK Cianjur untuk konsultasi dan pengaduan.
PENUTUP
Kasus di Mande ini jadi pengingat keras: membeli rumah bukan cuma soal tembok dan atap.
Di balik itu ada lingkungan yang layak, fasilitas yang dijanjikan, dan kepastian pengelolaan kawasan.
Kalau pengembang transparan dan taat aturan, warga tenang. Kalau tidak, warga punya hak untuk menuntut, dan negara sudah menyediakan jalurnya lewat BPSK.
Rumah bukan hanya soal bangunan. Ada hak konsumen yang tidak boleh diabaikan.
Author: Tomi Hendrawan
