JAKARTA, Discoverynews.id – Komitmen memperjuangkan hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang mudah, adil, dan merata terus diperkuat oleh Satuan Tugas Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Satkes Naker) Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (F-SPGI). Sebagai bentuk keseriusan tersebut, tim Satkes Naker F-SPGI melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan Pusat untuk menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Audiensi yang berlangsung di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), menjadi momentum penting dalam membangun hubungan antara organisasi pekerja dan penyelenggara jaminan kesehatan nasional.
Pertemuan tersebut dilatarbelakangi sejumlah pengaduan peserta BPJS Kesehatan yang selama ini diterima tim Satkes Naker F-SPGI saat melakukan pendampingan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (faskes). Beragam persoalan yang muncul di lapangan menjadi perhatian serius agar hak peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.
Dalam penyampaiannya, Deputy Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Mangasih Simarmata, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Satkes Naker F-SPGI yang turut mengambil peran dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.
“Pelayanan kesehatan selama ini berjalan berkat kerja sama berbagai pihak sehingga manfaatnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Kedatangan tim Satkes Naker F-SPGI ke kantor BPJS Kesehatan patut diapresiasi. Saya mengucapkan terima kasih karena telah berinisiatif membangun hubungan komunikasi dan kerja sama,” ujar Mangasih.
Menurutnya, keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat maupun serikat pekerja menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman peserta mengenai program JKN.
Ia juga menilai keberadaan Satkes Naker F-SPGI dapat menjadi jembatan informasi bagi peserta BPJS Kesehatan, khususnya dalam memahami prosedur dan mekanisme mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Sosialisasi dan edukasi memang sangat diperlukan, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kami dari BPJS Kesehatan berterima kasih kepada tim Satkes Naker F-SPGI yang telah membantu memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bendahara Umum F-SPGI, Yudi Winarno, menegaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk turut mengawal pelaksanaan program JKN agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Menurut Yudi, jaminan kesehatan merupakan hak mendasar yang harus diperoleh setiap warga negara. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang ditetapkan dan diundangkan pada 25 November 2011.
“Ketika berbicara mengenai pelayanan kesehatan, tentu perhatian kita akan tertuju kepada BPJS Kesehatan. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terdapat tanggung jawab besar yang harus kita kawal bersama agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa kesulitan,” tutur Yudi.
Lebih lanjut, Yudi mengungkapkan bahwa F-SPGI akan terus membangun koordinasi dan komunikasi dengan berbagai instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar Satkes Naker F-SPGI memiliki ruang koordinasi yang lebih luas dalam menjalankan fungsi advokasi, edukasi, sosialisasi, hingga pendampingan terhadap peserta BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan, gerakan Satkes Naker F-SPGI tidak hanya ditujukan untuk membantu kalangan pekerja, tetapi juga masyarakat luas yang membutuhkan informasi dan pendampingan terkait akses pelayanan kesehatan.
“Koordinasi dengan berbagai instansi terkait akan terus kami bangun. Kerja nyata tim Satkes Naker F-SPGI nantinya akan menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya layanan kesehatan. Mereka bukan hanya membantu kalangan pekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan BPJS,” jelas Yudi.
Dengan adanya audiensi tersebut, Satkes Naker F-SPGI berharap terbangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan BPJS Kesehatan maupun instansi terkait lainnya. Berbagai aspirasi dan pengaduan peserta yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi mendorong pelayanan kesehatan yang semakin baik.
Bagi Satkes Naker F-SPGI, perjuangan terhadap hak kesehatan bukan sekadar menjalankan agenda organisasi, melainkan bentuk kepedulian nyata agar tidak ada pekerja maupun masyarakat yang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan akibat keterbatasan informasi, prosedur, ataupun kendala pelayanan.Satkes Naker F-SPGI akan menjadi penghubung aspirasi peserta, sekaligus ikut mengawal agar program JKN benar-benar memberikan manfaatnya.












