Tapteng Sumut,DiscoveryNews.id
Sudah terlalu lama rakyat hanya bisa mendengar nama perusahaan. Sudah terlalu lama rakyat hanya bisa melihat hamparan kebun. Tapi soal luas lahan, soal batas, soal izin, soal masa berlaku, rakyat tidak pernah tahu.
Itulah yang kini digugat Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah.
Forum ini datang bukan untuk ribut. Forum ini datang untuk meminta kejelasan. Mereka datang membawa surat resmi. Mereka datang membawa dasar hukum. Mereka datang membawa suara rakyat.
Surat itu ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah. Isinya sederhana tapi tajam. Buka data HGU PT Cahaya Pelita Andhika.
Buka peta bidangnya. Buka berapa luas lahannya. Buka nomor sertifikatnya. Buka kapan hak itu diberikan. Buka sampai kapan hak itu berlaku. Buka apakah hak itu masih sah atau sudah bermasalah.
Jangan lagi ada jawaban mengambang. Jangan lagi ada alasan berbelit. Rakyat berhak tahu karena tanah itu adalah tanah rakyat, tanah negara, tanah yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.
Ketua Umum Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah Deseri Harefa, S.H., bersama perwakilan masyarakat Fanolo Gea, menegaskan satu hal. Persoalan HGU ini bukan persoalan sepele. Ini persoalan hidup masyarakat di sekitar kebun.
Kalau batas tidak jelas, konflik akan muncul. Kalau luas tidak jelas, rakyat bisa kehilangan tanahnya. Kalau plasma tidak jelas, masyarakat hanya jadi penonton di tanahnya sendiri.
Itu sebabnya forum ini juga meminta penjelasan soal kebun plasma. Apakah perusahaan sudah menjalankan kewajibannya. Apakah masyarakat sudah menerima haknya. Apakah janji plasma hanya tinggal janji di atas kertas.
Forum ini juga meminta penjelasan soal perubahan luas, pemecahan bidang, penggabungan bidang, dan perubahan status hukum HGU. Semua harus dibuka. Semua harus terang benderang.
Dasar hukumnya jelas. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 2, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 menegaskan badan publik wajib melayani informasi dan wajib menyediakan informasi yang terbuka.
Kalau memang ada dokumen yang dikecualikan, silakan tunjukkan dasar hukumnya secara tertulis. Jangan sembunyikan semua dokumen dengan alasan yang tidak jelas. Bagian yang terbuka tetap harus dibuka.
Redaksi DiscoveryNews.id menilai, tuntutan ini sangat masuk akal dan sangat wajar. Tidak ada yang aneh dari permintaan forum ini. Yang aneh justru jika ATR BPN menutup nutupi data yang seharusnya terbuka untuk publik.
ATR BPN adalah lembaga negara. Lembaga ini dibiayai uang rakyat. Maka wajib melayani rakyat dengan terbuka.
Negara tidak boleh hanya hadir saat memberi hak kepada perusahaan. Negara juga harus hadir saat memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya. Negara harus hadir saat rakyat bertanya. Negara harus hadir saat rakyat butuh kepastian.
Forum Aktivis Peduli Tapanuli Tengah menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Ini bukan gerakan sesaat. Ini adalah gerakan pengawasan. Jika ATR BPN tidak menjawab sesuai batas waktu pelayanan informasi publik, forum siap menempuh langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pesan untuk ATR BPN Kabupaten Tapanuli Tengah sangat jelas. Jawablah dengan jujur. Jawablah dengan data. Jawablah dengan dokumen. Jangan biarkan HGU PT Cahaya Pelita Andhika terus menjadi misteri.
Rakyat Tapanuli Tengah tidak meminta yang macam macam. Rakyat hanya meminta satu hal. Transparansi.
Karena tanpa transparansi, tidak ada keadilan. Tanpa keadilan, tidak ada kedamaian. Dan tanpa kedamaian, konflik agraria akan terus berulang.
DiscoveryNews.id akan terus berdiri bersama rakyat dan terus mengawal kasus ini sampai HGU PT Cahaya Pelita Andhika benar benar terbuka untuk publik.
Penulis, :tim
Redaktur :Redaksi DiscoveryNews.id Sumatera Utara
Author: Haris
