Semarang Discoverynews.id — Persoalan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) Imam Barjo, Pleburan, tepatnya di depan Gedung Sarjana, Kota Semarang, memasuki babak baru. Pertemuan yang melibatkan pedagang, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perdagangan (Disdag), Satpol PP, pihak kecamatan, serta kelurahan setempat berlangsung tegang.
Pertemuan tersebut digelar menyusul keluhan pedagang terkait dugaan pungutan uang oleh juru parkir (jukir) Supardi Leo, yang disebut-sebut menggunakan surat izin pengelolaan parkir sebagai dasar aktivitasnya.
Sebelum pertemuan dimulai, para pedagang harus menunggu hampir satu jam setelah menerima undangan dari Dishub untuk membahas persoalan tersebut.
Suasana mulai memanas ketika Andreas datang dan mempersilakan pihak yang dianggap tidak berkepentingan, termasuk awak media dan sejumlah saksi, untuk meninggalkan ruangan.
“Silakan keluar bagi yang tidak berkepentingan,” tutur Andreas dengan nada dingin.
Demi menghormati institusi dan jalannya pertemuan, awak media bersama para pedagang akhirnya keluar. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan hanya menghadirkan ketua subpaguyuban dan ketua advokasi.
Andreas Tegur Keras Supardi Leo
Situasi semakin menarik ketika Andreas langsung menegur keras Supardi Leo di dalam forum.
“Koe wes ping telu gawe masalah, opo wes ra pengen bermitra karo Dishub?” (Kamu sudah tiga kali membuat masalah, apa sudah tidak ingin bermitra dengan Dishub?), demikian pernyataan Andreas sebagaimana disampaikan kepada awak media.
Teguran tersebut membuat Supardi Leo yang sebelumnya terlihat percaya diri menjadi terdiam dan tidak banyak memberikan jawaban.
Sementara itu, Dony Wahyudi yang disebut sebagai pihak pembela Supardi Leo juga terlihat terdiam dan kebingungan menghadapi situasi tersebut.
Dony kemudian menyampaikan bahwa apabila persoalan ini tidak menemukan penyelesaian, sebaiknya dilaporkan kepada PIP.
Namun, pengacara senior Sri Sudibyo memiliki pandangan berbeda.
“Kalau saya lebih condong ke APH saja. Ngapain kita ke PIP, sekalian saja karena sudah terlihat melanggar hukum,” tegas Dibyo.
Dugaan Pungli Diminta Dibuka Secara Hukum
Sri Sudibyo menegaskan bahwa pihaknya tidak serta-merta menyalahkan institusi Dishub dalam persoalan ini. Namun, apabila Supardi Leo nantinya dipanggil Aparat Penegak Hukum (APH), seluruh persoalan harus dibuka secara transparan.
Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti hanya pada orang yang diduga melakukan pungutan.
“Kami tidak menyalahkan Dishub dalam persoalan ini. Tetapi nanti jika Supardi Leo sudah dipanggil APH, semua akan terbuka. Jika memang bermain, Dishub pasti akan terlihat. Tidak mungkin Supardi Leo menikmati hasil pungli sendirian, pasti ada oknum lainnya,” ujarnya kepada awak media Kota Semarang melalui sambungan seluler.
Pihak pedagang berharap persoalan ini tidak berhenti pada pertemuan internal antarlembaga. Mereka meminta pemeriksaan terhadap legalitas surat izin pengelolaan parkir, mekanisme pemberian izin, pengawasan, serta aliran uang yang diduga dipungut dari para pedagang.
Surat izin pengelolaan parkir bukanlah kewenangan untuk melakukan pungutan liar terhadap pedagang. Jika ditemukan pungutan tanpa dasar hukum dan tanpa ketentuan tarif resmi, hal tersebut harus diperiksa secara serius.
Kini, publik menunggu keberanian Dishub, Disdag, Satpol PP, dan aparat penegak hukum untuk membuka persoalan ini secara terang benderang.
Jangan sampai surat izin yang seharusnya menjadi instrumen pengaturan justru disalahgunakan sebagai tameng untuk melakukan pungutan yang merugikan masyarakat kecil.
Jika terdapat pemberian uang kepada pegawai Dishub
Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor, apabila terbukti ada penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya.
Pasal 12B UU Tipikor, apabila pemberian tersebut memenuhi unsur gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Jika jukir melakukan pemerasan
– Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila pungutan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh uang secara melawan hukum. Ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara.
– Jika terdapat pemaksaan terhadap pedagang
– Pasal 448 KUHP, dapat dipertimbangkan apabila terdapat pemaksaan secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ancaman pencemaran sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
Author: RADIT ADM
Jurnalis
