Jurnalisme merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Di berbagai negara, jurnalis menjadi bagian dari sistem demokrasi, pengawasan publik, penyampaian informasi, serta pengembangan pengetahuan. Namun, dalam membicarakan standar jurnalis dunia, terdapat satu persoalan mendasar yang perlu dipahami secara proporsional: kebebasan menjalankan aktivitas jurnalistik dan pengakuan terhadap profesionalisme seorang jurnalis merupakan dua hal yang berbeda.
Kebebasan jurnalistik merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan pengakuan profesional berkaitan dengan kompetensi, integritas, pengalaman, tanggung jawab, dan kualitas karya seseorang. Keduanya saling berhubungan, tetapi tidak dapat disamakan.
Dalam praktik internasional, tidak terdapat satu sertifikasi tunggal yang diwajibkan kepada seluruh jurnalis di dunia. Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan berbagai negara lainnya memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur serta mengembangkan profesi jurnalistik. Di sejumlah negara, seseorang dapat menjalankan fungsi jurnalistik tanpa harus memiliki lisensi profesi dari pemerintah. Namun, hal tersebut tidak berarti semua orang secara otomatis memperoleh pengakuan sebagai jurnalis profesional.
Persoalan ini pernah dibahas secara mendalam oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui General Comment No. 34 tahun 2011, khususnya paragraf 44. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa fungsi jurnalistik dapat dijalankan oleh berbagai pihak, termasuk reporter profesional, analis, blogger, dan orang-orang yang menerbitkan informasi secara mandiri. Komite HAM PBB juga menegaskan bahwa sistem pendaftaran atau lisensi umum yang mewajibkan seseorang memperoleh izin negara untuk menjalankan profesi jurnalistik tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan melakukan kegiatan jurnalistik tidak boleh dimonopoli oleh kelompok, organisasi, atau lembaga sertifikasi tertentu. Setiap orang memiliki hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Namun, kebebasan tersebut tidak otomatis memberikan hak untuk mengklaim kompetensi profesional, mewakili perusahaan pers, atau mendapatkan akses khusus ke setiap kegiatan jurnalistik.
Dalam konteks ini, pemikiran Frank La Rue, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, juga relevan. Melalui laporannya kepada Dewan HAM PBB, ia menekankan pentingnya kebebasan pers, perlindungan jurnalis, dan lingkungan yang memungkinkan kegiatan jurnalistik berlangsung tanpa intimidasi maupun intervensi yang tidak sah.
Sementara itu, International Federation of Journalists (IFJ) melalui Global Charter of Ethics for Journalists yang ditetapkan pada 12 Juni 2019 menempatkan kebenaran, akurasi, independensi, perlindungan narasumber, penghormatan terhadap privasi, serta tanggung jawab terhadap publik sebagai prinsip utama profesi jurnalistik.
Dari berbagai pemikiran tersebut, muncul pertanyaan penting: jika seseorang bebas menjalankan aktivitas jurnalistik, apakah dengan sendirinya ia diakui sebagai wartawan profesional?
Jawabannya tidak sesederhana itu.
Kebebasan jurnalistik merupakan hak, sedangkan pengakuan profesional merupakan bentuk kepercayaan yang harus dibangun melalui kapasitas dan tanggung jawab. Seseorang mungkin dapat melakukan peliputan, menulis berita, mengelola publikasi, atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, untuk mendapatkan pengakuan profesional dari sebuah perusahaan pers, diperlukan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengakuan profesional semestinya mempertimbangkan rekam jejak karya jurnalistik, pengalaman peliputan, pemahaman terhadap kode etik, kemampuan melakukan verifikasi, independensi, serta tanggung jawab terhadap informasi yang diterbitkan. Dengan demikian, kartu pers bukan satu-satunya ukuran profesionalisme. Begitu pula sertifikat kompetensi tidak seharusnya menjadi satu-satunya pintu untuk menentukan siapa yang boleh menjalankan fungsi jurnalistik.
Di sinilah pentingnya membedakan tiga aspek utama dalam dunia pers. Pertama, kebebasan jurnalistik, yaitu hak seseorang untuk mencari dan menyampaikan informasi. Kedua, pengakuan profesional, yaitu pengakuan berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, dan karya jurnalistik. Ketiga, akreditasi, yaitu pemberian akses atau pengesahan untuk meliput kegiatan, lembaga, maupun lokasi tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ketiga aspek tersebut memiliki fungsi masing-masing. Seorang jurnalis dapat menjalankan kegiatan jurnalistik tanpa UKW, tetapi ketika bekerja sebagai wartawan sebuah perusahaan pers, ia harus tunduk pada tanggung jawab dan standar redaksional perusahaan tersebut. Ketika bertugas di luar negeri, ia juga harus memperhatikan ketentuan hukum negara tujuan, termasuk visa, izin kerja, dan akreditasi apabila dipersyaratkan.
Dalam konteks Indonesia, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan instrumen untuk mengukur kompetensi profesional wartawan. Keberadaannya penting sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas jurnalistik. Namun, UKW tidak tepat diposisikan sebagai lisensi universal yang menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan kegiatan jurnalistik. Profesionalisme tidak hanya dibentuk melalui ujian, tetapi juga melalui pendidikan, pengalaman, praktik, evaluasi, dan konsistensi menjalankan etika.
Oleh karena itu, standar jurnalis dunia seharusnya tidak dibangun melalui persaingan sertifikat, melainkan melalui kesepakatan terhadap nilai-nilai universal jurnalistik. Kebenaran harus menjadi dasar pemberitaan, independensi harus dijaga, informasi harus diverifikasi, narasumber harus dihormati, dan kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Bagi perusahaan pers, tantangannya adalah membangun sistem pengakuan profesional yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem tersebut perlu mencakup identitas wartawan, surat penugasan, rekam jejak pemberitaan, evaluasi kinerja, pendidikan jurnalistik, serta mekanisme penegakan kode etik.
Bagi jurnalis yang bekerja lintas negara, prinsip profesionalisme tersebut tetap berlaku. Tidak ada satu kartu pers internasional yang otomatis memberikan hak meliput di seluruh negara. Identitas media dan pengalaman jurnalistik dapat menjadi dasar pengakuan profesional, sementara akses peliputan tetap mengikuti ketentuan negara atau lembaga yang bersangkutan.
Pada akhirnya, dunia jurnalistik membutuhkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak dan kompetensi, serta antara pengakuan dan integritas.
Kebebasan jurnalistik tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang, tetapi profesionalisme juga tidak boleh diberikan tanpa dasar yang jelas. Sertifikasi dapat menjadi salah satu bukti kompetensi, tetapi kualitas karya, integritas, dan tanggung jawab tetap menjadi bagian penting dari pengakuan seorang jurnalis.
Kebebasan jurnalistik adalah hak. Profesionalisme adalah tanggung jawab. Pengakuan adalah kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kompetensi, integritas, dan karya.
Inilah prinsip yang semestinya menjadi fondasi standar jurnalis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Author: jihad
