PONTIANAK,Discoverynews.id ~ Keresahan tengah melanda warga permukiman Jalan TPI, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, menyusul mencuatnya isu rencana penggusuran di kawasan mereka.
Sebagai bentuk perlawanan dan penolakan, masyarakat setempat bergerak cepat menggalang petisi tanda tangan sejak Selasa (10/11/2026).
Aksi kolektif ini ditempuh warga guna menyuarakan keberatan keras sekaligus menuntut kejelasan status hukum atas sengketa batas administratif antara Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Gelombang kepanikan warga ini bermula sehari sebelumnya, tepatnya pada Senin (9/11/2026), ketika sejumlah pihak secara mendadak mendatangi lokasi dan melakukan pendataan rumah-rumah penduduk.
Kegiatan pendataan tersebut memicu tanda tanya besar lantaran dilakukan secara tertutup tanpa adanya sosialisasi awal maupun pemberitahuan resmi kepada masyarakat dan perangkat lingkungan setempat.
Warga merasa terancam karena langkah sepihak tersebut memunculkan isu kuat bahwa permukiman mereka akan segera digusur akibat klaim tapal batas wilayah.
Salah seorang warga terdampak, Vera, mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan pendataan mendadak yang membuat warga resah dan bingung.
Menurutnya, warga sangat mempertanyakan klaim yang menyebut permukiman mereka masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya.
Ia menegaskan bahwa selama ini seluruh dokumen administrasi kependudukan warga, mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), resmi diterbitkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak.
Senada dengan keluhan warga, Ketua RT 004/RW 027 Kelurahan Sungai Beliung, Iswati, juga membenarkan tidak adanya koordinasi maupun pemberitahuan resmi yang masuk kepadanya terkait pendataan maupun rencana penataan kawasan tersebut.
Ia menyayangkan sikap pihak-pihak yang turun ke lapangan tanpa melapor kepada pengurus lingkungan setempat.
Iswati menegaskan bahwa secara fakta lapangan dan administrasi, warga di kawasan tersebut tercatat sah sebagai penduduk Kota Pontianak, mengingat letak rumahnya pun berada persis di seberang jalan permukiman yang dipersoalkan.
Situasi yang menggantung ini membuat masyarakat mendesak Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk segera duduk bersama dan turun tangan menyelesaikan polemik tapal batas secara transparan.
Warga menuntut kedua pemerintah daerah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai status administratif tempat tinggal mereka.
Selain itu, masyarakat juga meminta dibukanya ruang dialog yang adil agar aspirasi warga terdampak dapat didengar langsung oleh para pemangku kebijakan.
Melalui petisi tanda tangan yang terus bergulir, warga Jalan TPI berharap besar agar pemerintah tidak mengambil tindakan represif maupun melakukan penggusuran sepihak sebelum persoalan batas wilayah menemui titik terang.
Bagi warga, kepastian tempat tinggal dan pengakuan status kependudukan merupakan hak dasar yang harus dilindungi.
Masyarakat kini menanti respons cepat dan solusi bijak dari kedua pemerintah daerah agar konflik batas wilayah ini tidak mengorbankan nasib dan ketenangan hidup warga di kawasan perbatasan. (R)
Author: KALIMANTAN BARAT
