Kupang, DiscoveryNewsId_ Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menyampaikan sikap kritis dan keprihatinan mendalam terkait dugaan kasus pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kabupaten Kupang.
Bagi PMKRI, persoalan ini harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat, terutama aparat penegak hukum, karena menyangkut martabat manusia, perlindungan terhadap korban, dan integritas penegakan hukum di daerah.
“Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang mencederai martabat kemanusiaan. Kejahatan ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi merupakan tindakan yang merendahkan martabat, merampas rasa aman, serta melukai hak fundamental seseorang atas tubuh dan kehormatannya,” tegas PMKRI dalam rilisnya,Jumat, 13/11/2026.
PMKRI menegaskan: Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan seksual. Tidak ada jabatan yang dapat menghapus pertanggungjawaban. Dan tidak ada kekuasaan yang boleh berdiri lebih tinggi daripada hukum.
Persoalan Ini Bukan Hanya Tentang Siapa yang Diduga Terlibat.
“Persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang diduga terlibat, tetapi tentang apakah hukum masih memiliki keberanian untuk bekerja ketika berhadapan dengan kekuasaan.”
PMKRI memandang kasus ini tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar konsumsi pemberitaan yang ramai hari ini, kemudian perlahan menghilang tanpa kejelasan. Jangan sampai persoalan serius yang menyangkut martabat kemanusiaan justru tenggelam dalam kepentingan politik, negosiasi kekuasaan, maupun praktik saling melindungi.
“Kita tidak membutuhkan hukum yang hanya terlihat garang terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pejabat publik. Hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, tanpa melihat jabatan, kekayaan, pengaruh, maupun kedekatan politik,” tulis PMKRI.
Atas dasar tanggung jawab moral, intelektual, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, PMKRI Cabang Kupang menyampaikan tiga tuntutan tegas:
1. Mendesak Aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini!
PMKRI mendesak aparat penegak hukum agar menangani dugaan kasus ini secara serius, menyeluruh, profesional, dan independen. Seluruh fakta, keterangan saksi, serta alat bukti harus diperiksa secara objektif. Tidak boleh ada upaya memperlambat, mengaburkan, ataupun menghentikan proses hukum tanpa alasan yang sah.
“Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan siapa pun. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
2. Menuntut transparansi, jangan ada yang disembunyikan
Aparat penegak hukum harus terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum. Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa kasus ini benar-benar diproses, bukan sekadar dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
“Jangan biarkan ketertutupan melahirkan kecurigaan publik. Transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, dengan tetap menjamin perlindungan identitas dan privasi korban,” ujar PMKRI.
3. Menolak Segala Bentuk Intervensi Kekuasaan dalam proses hukum!
PMKRI dengan tegas menolak segala bentuk intervensi politik, tekanan jabatan, intimidasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mencederai independensi penegakan hukum.
“Jangan pernah menjadikan jabatan sebagai alat untuk memengaruhi proses hukum. Bupati adalah pejabat publik, bukan pemilik hukum. Kekuasaan adalah mandat rakyat, bukan fasilitas untuk memperoleh kekebalan,” tegas PMKRI.
“Jika hukum dapat diintervensi oleh kekuasaan, maka sesungguhnya keadilan sedang dipertaruhkan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara sedang dipertaruhkan.”
PMKRI Tidak bisa diam ketika martabat seorang perempuan di pertaruhan!
Sebagai organisasi kader yang berlandaskan nilai-nilai kekatolikan dan perjuangan kemanusiaan, PMKRI memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara terhadap setiap persoalan yang mencederai keadilan.
“Kami tidak sedang meminta penghakiman tanpa proses hukum. Kami menuntut agar proses hukum berjalan secara adil, independen, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan. Kami juga mendesak negara memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan ruang aman untuk memperoleh keadilan,” tulis PMKRI.
“Jangan sampai korban harus berjuang sendirian menghadapi trauma, sementara pihak-pihak yang memiliki kekuatan justru mendapatkan ruang untuk memengaruhi keadaan.”
PMKRI menutup rilisnya dengan kalimat keras:
“Ingat, jabatan memiliki batas waktu, tetapi tanggung jawab hukum tidak boleh dihindari. Kekuasaan dapat memberikan seseorang kedudukan, tetapi tidak pernah memberikan hak untuk berada di atas hukum.”
Hingga berita ini ditayangkan, bupati Kupang belum menyampaikan klarifikasi secara resmi.
***Red
Author: Risal Boimau
