MINAHASA,Discoverynews.id – Pengelolaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU 73.956.04 yang berlokasi di Jalan Raya Manado–Tomohon, Kelurahan Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan transparansi penyaluran solar subsidi di SPBU tersebut. Mereka mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutenggo), bersama aparat penegak hukum, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas distribusi dan penjualan BBM bersubsidi.
Sorotan warga tidak hanya tertuju pada aktivitas karyawan di lapangan, tetapi juga menyasar jajaran pengawas dan manajemen SPBU. Mereka meminta evaluasi terhadap pengawas, manager hingga seluruh karyawan apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan distribusi solar subsidi.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah munculnya dugaan adanya upaya membatasi informasi terkait aktivitas SPBU tersebut di ruang publik.
Salah seorang warga Pineleng yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya kejanggalan dalam penyebaran informasi mengenai antrean kendaraan, kelangkaan solar, hingga dugaan praktik penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.
“Setiap ada video antrean panjang, solar tidak ada, atau dugaan main belakang, tiba-tiba hilang dari grup. Admin bilang ditahan dulu. Kalau wartawan datang, diarahkan ke orang tertentu saja,” ungkap warga tersebut.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Namun, dugaan adanya kerja sama antara oknum internal SPBU dengan admin grup media sosial maupun oknum wartawan untuk membatasi pemberitaan masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.
Tokoh pemuda Pineleng menegaskan bahwa evaluasi pengelolaan SPBU harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
“Copot dan evaluasi pengawas, manager sampai bawah. Biar terang benderang. Kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa takut diberitakan?” tegasnya.
Masyarakat meminta Pertamina Patra Niaga Regional Sulutenggo melakukan audit terhadap mekanisme penerimaan, penyimpanan, hingga penjualan solar subsidi di SPBU 73.956.04.
Selain itu, Polres Minahasa juga diminta menelusuri dugaan penyimpangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi tuntutan warga, yakni pemeriksaan dokumen distribusi dan surat jalan BBM, pengecekan rekaman CCTV untuk mencocokkan aktivitas penyaluran, serta pengawasan terhadap transaksi penjualan solar subsidi agar tepat sasaran.
Warga juga meminta agar jurnalis diberikan akses untuk menjalankan tugas peliputan secara profesional tanpa intimidasi maupun upaya menghalangi kerja jurnalistik.
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan terkait, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Sementara itu, kebebasan pers dijamin melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan tersebut menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara serta melarang tindakan penyensoran dan pembredelan terhadap pers.
Masyarakat menilai pengawasan distribusi BBM subsidi merupakan kepentingan publik yang tidak boleh diabaikan. Sebab, subsidi energi menggunakan anggaran negara sehingga penyalurannya harus tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen SPBU 73.956.04 Warembungan belum memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan dan tuntutan yang disampaikan masyarakat.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak manajemen SPBU, Pertamina Patra Niaga Regional Sulutenggo, maupun pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Publik kini menantikan langkah konkret Pertamina dan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam distribusi solar subsidi di SPBU Warembungan atau tidak.
Author: Dave
