Kupang, DiscoveryNewsId_ Dugaan pemerkosaan yang menyeret nama YL, Bupati Kupang kini terus menuai hujan kritik dan akhirnya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang pun buka suara.
GMKI tidak cuma minta kasus ini diusut. GMKI minta polisi bongkar semuanya. Dari awal sampai akhir.
Ketua GMKI Cabang Kupang, Andraviani Fortuna Umbu Laiya, S.H., M.H., menegaskan bahwa GMKI tidak mau jadi hakim. GMKI tidak mau bilang siapa salah siapa benar sebelum ada putusan.
Tapi satu hal yang dia garis bawahi: “Asas praduga tidak bersalah jangan dijadikan alasan untuk mengabaikan laporan korban. Laporan ini serius, dan korban punya hak untuk dilindungi.”
Berdasarkan laporan yang dikutip GMKI, korbannya seorang mahasiswi berusia 21 tahun, berinisial RWM.
Dia melapor ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.14 WITA. Laporannya tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Dalam laporan itu, korban mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kota Kupang, pada Rabu malam (11/11/2026).
Awalnya, korban diajak oleh seseorang berinisial EK untuk bertemu Bupati Kupang. Diiming-imingi pekerjaan.
Korban mengaku mengalami dugaan pemerkosaan sebanyak dua kali. Dia juga menyampaikan adanya pemberian uang sebesar Rp.3 juta serta dugaan ancaman agar tidak menceritakan peristiwa itu ke orang lain.
Saat ini, korban dinyatakan sudah dapat pendampingan dari dinas perlindungan perempuan dan anak, sudah menjalani pemeriksaan medis, sudah mendapatkan pendampingan psikologis dan Polisi pun masih kumpulkan bukti awal.
GMKI ingatkan, Rumah Jabatan itu fasilitas negara. Dibayar pakai uang rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi.
“Penggunaannya harus dalam koridor kedinasan, kepatutan, dan tanggung jawab seorang pejabat publik,” tegasnya
GMKI juga minta polisi dalami lebih jauh. Bukan cuma soal pemerkosaan, tapi juga soal:
1. Dugaan penyalahgunaan jabatan
2. Dugaan ketimpangan relasi kuasa – pejabat vs perempuan muda yang lagi cari kerja
3. Dugaan keterlibatan perantara berinisial EK
4. Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai UU No. 21 Tahun 2007.
“Peran pihak yang diduga mempertemukan korban dengan terlapor, termasuk konteks pemberian uang, harus ditelusuri berdasarkan fakta dan alat bukti,” tegas GMKI.
GMKI menyatakan bahwa kalau dugaan ini terbukti, ini gambaran yang sangat serius. Bagaimana kekuasaan dan fasilitas negara diduga dipakai dalam relasi yang melibatkan perempuan muda yang sedang mencari pekerjaan.
Adapun poin tuntutan dari GMKI Kupang :
1. Desak Bupati untuk Klarifikasi.
Bupati Kupang diminta bicara terbuka ke masyarakat. Jangan pakai jabatan, kewenangan, atau pengaruh untuk pengaruhi korban, saksi, atau penyelidikan. GMKI juga minta Bupati batasi diri dari urusan yang bisa ganggu independensi proses hukum.
2. Desak Polda NTT kerja secara independen.
Usut sampai tuntas, transparan, profesional. Termasuk dalami dugaan penyalahgunaan relasi kuasa dan dugaan TPPO.
3. Telusuri ada korban lain atau tidak.
Polisi diminta telusuri kemungkinan ada laporan atau korban lain, tanpa berasumsi. Siapa pun yang mau bersaksi harus dijamin keamanan dan kerahasiaan identitasnya.
4. Percepat proses hukum.
Siapa pun yang terbukti bersalah harus tanggung jawab. Tanpa perlakuan istimewa karena jabatan.
5. Lindungi korban secara total.
Pemkab Kupang dan Pemprov NTT wajib pastikan korban dapat perlindungan fisik, pendampingan hukum, layanan medis, pemulihan psikologis, dan dukungan sosial.
6. DPRD & KEMENDAGRI Jangan diam.
DPRD Kabupaten Kupang, Kemendagri, dan lembaga pengawas diminta jalankan fungsi pengawasan. Pastikan tidak ada intervensi.
7. Libatkan LPSK & Komnas Perempuan.
LPSK, Komnas perempuan, dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak diminta turun tangan aktif lindungi hak korban dan saksi.
GMKI menutup rilisnya dengan kalimat yang jadi kutipan terbaik sejauh ini: “Kekuasaan bukanlah mahkota untuk memperoleh keistimewaan, melainkan amanah untuk melayani. Jabatan boleh memberikan seseorang kewenangan, tetapi tidak pernah memberikan hak untuk melampaui martabat dan hak asasi manusia.”
GMKI juga ajak masyarakat jangan sebar identitas korban. Jangan hakimi korban. Jangan bangun opini yang mengganggu penyelidikan.
“Sebab, ketika kekuasaan kehilangan nurani, keadilan harus hadir sebagai suara bagi mereka yang rentan dan tidak berdaya,” tutup GMKI.
***Red
Author: Risal Boimau
