Kupang, DiscoveryNewsId_Beredarnya kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan bupati Kupang menuai sorotan dari Persatuan Pelajar Mahasiswa Amfoang Timur (PERMATIM)
Erens menilai dugaan kasus tersebut merupakan kasus yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap perempuan, hak asasi manusia, serta tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk memperoleh perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum.
“Kasus ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Kami meminta Polda NTT bekerja secara profesional dan independen. Jangan sampai ada kesan bahwa jabatan atau kekuasaan dapat memengaruhi proses penegakan hukum,” kata Erens.
Ia juga meminta aparat kepolisian memberikan perlindungan maksimal kepada korban, termasuk menjamin keamanan, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum selama proses penyelidikan berlangsung.
Selain itu, PERMATIM mendesak Polda NTT menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka dan proporsional kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi maupun informasi simpang siur.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan korban mendapatkan keadilan. Jangan sampai korban justru mengalami tekanan, intimidasi, atau ketakutan untuk memperjuangkan haknya,” lanjut Erens
Sebagaimana diketahui, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun. Direktur PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan perkara masih dalam proses penyelidikan.
PERMATIM menegaskan bahwa desakan pengusutan kasus ini bukan bentuk penghakiman terhadap pihak yang dilaporkan, melainkan upaya mendorong penegakan hukum yang adil, objektif, dan tidak diskriminatif.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, perlindungan terhadap korban dan pengungkapan fakta hukum juga tidak boleh diabaikan.
PERMATIM berharap Polda NTT dapat mengungkap perkara ini secara terang-benderang sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan.(Yekho/Red)
Author: Risal Boimau
