Maluku,Discoverynews.id-Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah mengeluarkan pemberitahuan resmi terkait jadwal pelaksanaan verifikasi lapangan dalam rangka penataan desa di Kabupaten Maluku Barat Daya. Surat bernomor 100.3.1/7089/BPD tertanggal 6 November 2026 ini ditujukan kepada Gubernur Maluku u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa verifikasi faktual akan dilakukan terhadap 14 desa persiapan yang berasal dari 9 desa induk di 6 kecamatan se-Kabupaten Maluku Barat Daya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut usulan penataan desa yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Jadwal Pelaksanaan
Verifikasi lapangan direncanakan berlangsung pada Kamis hingga Minggu, 26–29 November 2026. Tim pusat akan turun langsung memeriksa kondisi faktual desa induk maupun desa persiapan di lokasi masing-masing. Hasil verifikasi ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam tahap klarifikasi dokumen usulan penataan desa di tingkat pusat.
Susunan Tim Verifikasi
Tim Penataan Desa Tingkat Pusat yang bertugas terdiri dari unsur:
– Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
– Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri
– Inspektorat Jenderal Kemendagri
– Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
– Badan Informasi Geospasial (BIG)
Hal Penting Lainnya
– Seluruh biaya pelaksanaan verifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya.
– Tim akan menjaga prinsip integritas dan netralitas selama proses berlangsung.
– Pemerintah Provinsi Maluku diminta berkoordinasi dengan Bupati Maluku Barat Daya guna menjamin kesiapan pelaksanaan verifikasi di lapangan.
Diharapkan seluruh pihak terkait dapat bersinergi dengan baik sehingga proses verifikasi berjalan lancar dan tepat waktu. Hasil dari kegiatan ini akan menentukan status definitif desa-desa persiapan yang telah lama dinantikan oleh masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Author: D Maluku
