oleh

Pajak Digital Rp58,75 Triliun, Media Online Masih Berjuang Sendirian

Garut Discoverynews.id _ Pemerintah menikmati pertumbuhan ekonomi digital, tetapi bagaimana dengan keberlangsungan perusahaan pers lokal dan independen?

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia telah menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026.

Angka tersebut bukan jumlah yang kecil. Di dalamnya terdapat penerimaan dari perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE sebesar Rp45,21 triliun, pajak fintech Rp5,40 triliun, pajak aset kripto Rp2,18 triliun, serta pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp5,96 triliun.

Data tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi digital telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Namun, ada pertanyaan yang patut disampaikan kepada pemerintah: bagaimana dengan pelaku industri media online yang selama ini ikut membangun ekosistem informasi digital Indonesia?

Perusahaan media online juga merupakan bagian dari dunia usaha digital. Mereka membangun website, membeli domain, menyewa hosting, menggunakan server, membayar layanan keamanan, serta menyediakan infrastruktur agar informasi dapat diakses masyarakat setiap hari.

Semua itu membutuhkan biaya. Belum lagi pengeluaran untuk wartawan, editor, fotografer, kontributor daerah, peliputan, dan kebutuhan operasional redaksi.

Kami merasakan sendiri bagaimana biaya layanan digital terus bertambah. Dalam salah satu transaksi, biaya tambahan untuk layanan hosting mencapai sekitar Rp160.908, sedangkan pembelian domain dikenakan tambahan sekitar Rp21.266. Jika digabungkan, nilainya mencapai Rp182.174 untuk satu hosting dan satu domain.

Bagi perusahaan besar, angka tersebut mungkin tidak terlalu berarti. Namun, bagi media lokal yang pendapatannya belum stabil, setiap pengeluaran merupakan bagian dari perhitungan keberlangsungan perusahaan.

Coba bayangkan jika puluhan ribu media di Indonesia menghadapi beban biaya serupa. Sebagai ilustrasi, apabila menggunakan asumsi 40.000 media dan setiap media memiliki satu hosting serta satu domain, akumulasi biaya tambahannya bisa mencapai sekitar Rp7,28 miliar.

Angka ini bukan data penerimaan pajak pemerintah, melainkan simulasi beban biaya berdasarkan nominal transaksi yang kami alami.

Persoalannya semakin menarik ketika kita melihat sisi lain dari ekosistem industri pers.

Peluang kerja sama pemerintah dengan perusahaan media online, khususnya media lokal dan independen, masih dirasakan minim dan belum merata. Banyak media harus membiayai operasional secara mandiri, sementara kesempatan memperoleh kerja sama publikasi, advertorial, iklan layanan masyarakat, dan kemitraan komunikasi pemerintah masih terbatas.

Di sinilah letak persoalan kebijakannya.

Pemerintah mendorong transformasi digital, memperoleh penerimaan dari aktivitas ekonomi digital, dan menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi. Namun, apakah pemerintah sudah memberikan perhatian yang seimbang terhadap keberlangsungan pelaku industri pers yang menjalankan fungsi pelayanan informasi publik?

Kami tidak sedang mempersoalkan kewajiban membayar pajak. Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Akan tetapi, kebijakan fiskal seharusnya tidak hanya berorientasi pada penerimaan, melainkan juga memperhatikan kemampuan pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang.

Media online bukan sekadar perusahaan yang mengelola halaman website. Di balik sebuah portal berita terdapat wartawan yang bekerja mencari informasi, melakukan verifikasi, mengonfirmasi narasumber, dan menyampaikan fakta kepada masyarakat.

Baca Juga  Razia Paling Gemas di Polsek Pontianak Timur: Ketika Pak Kapolsek Turun Tangan Jadi Guru Salon Dadakan

Ketika media lokal mengalami kesulitan ekonomi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik perusahaan. Wartawan kehilangan kesempatan kerja, informasi dari daerah berkurang, dan masyarakat kehilangan salah satu saluran untuk menyampaikan persoalan di lingkungannya.

Pemerintah seharusnya tidak hanya hadir sebagai regulator dan pemungut pajak dalam ekosistem digital. Pemerintah juga perlu menjadi pihak yang menciptakan kesempatan ekonomi secara adil.

Jika pemerintah membutuhkan penyebarluasan informasi pembangunan, sosialisasi kebijakan, edukasi publik, serta publikasi program pelayanan masyarakat, mengapa kesempatan kerja sama tidak dibuka secara lebih luas dan transparan kepada perusahaan pers lokal?

Kami tidak meminta kontrak diberikan secara cuma-cuma. Kami tidak meminta media dibayar untuk memuji pemerintah. Kami meminta kesempatan yang setara berdasarkan legalitas, profesionalisme, kualitas jurnalistik, jangkauan pembaca, dan kinerja perusahaan.

Independensi pers harus tetap dijaga. Kerja sama publikasi tidak boleh menjadi alat untuk mengendalikan pemberitaan atau membungkam kritik media terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, pemerintah perlu menjawab beberapa pertanyaan mendasar.

Pertama, berapa sebenarnya total penerimaan pajak yang berasal dari perusahaan pers online di Indonesia? Mengapa belum ada data publik yang secara khusus memisahkan kontribusi pajak perusahaan media digital dari sektor ekonomi digital lainnya?

Kedua, berapa nilai belanja publikasi dan iklan pemerintah pusat maupun daerah yang benar-benar disalurkan kepada perusahaan pers lokal dan independen?

Ketiga, apakah pemerintah mempunyai kebijakan khusus untuk meringankan biaya infrastruktur digital perusahaan pers kecil, seperti domain, hosting, server, dan layanan teknologi lainnya?

Keempat, apakah sistem pengadaan dan kerja sama pemerintah sudah memberikan kesempatan yang adil bagi perusahaan media lokal, bukan hanya perusahaan yang memiliki jaringan dan sumber daya besar?

Kelima, jika ekonomi digital menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang terus berkembang, mengapa keberlangsungan ekonomi media lokal belum menjadi perhatian yang sebanding?

Kami berharap Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Dewan Pers, LKPP, serta pemerintah daerah dapat membuka ruang evaluasi dan dialog mengenai persoalan ini.

Jangan sampai keberhasilan pemerintah mengumpulkan penerimaan dari ekonomi digital tidak diikuti dengan perhatian terhadap keberlangsungan para pelaku industri yang turut menghidupkan ruang informasi digital.

Negara tidak boleh hanya menghitung berapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dari dunia digital. Negara juga harus memikirkan berapa banyak pelaku usaha digital yang mampu bertahan karena kebijakan yang dibuatnya.

Media lokal tidak meminta keistimewaan. Media hanya membutuhkan kesempatan yang adil untuk tumbuh, bekerja, dan menjalankan fungsi jurnalistik.

Sebab, ketika media kecil satu per satu berhenti beroperasi, yang hilang bukan hanya sebuah perusahaan atau alamat website. Ada suara masyarakat yang tidak lagi terdengar, ada informasi daerah yang tidak lagi terangkat, dan ada ruang kontrol sosial yang semakin menyempit.

Jangan hanya mendorong media untuk terus mengabarkan Indonesia. Berikan pula ruang ekonomi agar media Indonesia tetap bisa hidup dan berdiri mandiri.

jihad
Author: jihad