TASIKMALAYA,Discoverynews.id – Dugaan keterlambatan penanganan medis terhadap seorang pasien di RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan serius. Peristiwa yang berujung meninggalnya seorang pasien, warga Kampung Bebedahan, Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjungjaya, kini memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pelayanan, respons kegawatdaruratan, serta tanggung jawab manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Minggu (15/11/2026)
Persoalan ini mencuat setelah video kekecewaan keluarga pasien beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, keluarga meluapkan kesedihan sekaligus mempertanyakan penanganan medis yang diterima almarhum selama menjalani perawatan di RSUD KHZ Musthafa.
Keluarga menyebut pasien sempat mendapatkan penanganan awal berupa pemasangan infus dan pemberian obat. Namun, kondisi pasien dikabarkan semakin memburuk. Hasil pemeriksaan laboratorium yang disampaikan keluarga menunjukkan kadar hemoglobin (HB) sebesar 6,9, disertai perdarahan dari mulut dan dubur.
Keluarga juga mempertanyakan keputusan pemindahan pasien dari IGD ke ruang transit. Menurut pengakuan mereka, pasien saat itu tidak diberikan bantuan oksigen dan hanya mengandalkan selang infus.
Situasi semakin memprihatinkan ketika keluarga mengaku harus mengambil darah ke PMI Kota Tasikmalaya karena pasien membutuhkan transfusi darah. Mereka juga mempertanyakan mengapa pasien tidak segera mendapatkan penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan perawatan di ruang ICU.
Menurut keterangan keluarga, setelah pemeriksaan awal oleh dokter IGD, mereka mempertanyakan tidak adanya pemeriksaan dokter lanjutan hingga pasien akhirnya dinyatakan meninggal dunia
Rangkaian keterangan tersebut menjadi persoalan serius yang perlu dijawab secara terbuka oleh manajemen RSUD KHZ Musthafa. Sebab, apabila benar terdapat kekurangan dalam respons kegawatdaruratan, pemantauan pasien, maupun komunikasi medis, maka hal tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
Ketua Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES), Riyan Nurfalah, turut menyoroti keras persoalan tersebut. Ia mendesak manajemen RSUD KHZ Musthafa dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar tidak menutup mata terhadap keluhan keluarga pasien.
Menurutnya, keselamatan pasien harus menjadi prioritas tertinggi. Rumah sakit pemerintah memiliki tanggung jawab pelayanan publik yang tidak boleh dikalahkan oleh persoalan administratif maupun lemahnya koordinasi internal.
“Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan, tetapi justru pulang membawa duka dan pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban. Ini harus menjadi perhatian serius. Nyawa manusia bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan klarifikasi normatif,” tegas Riyan.
FORTABES mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kronologi pelayanan pasien, mulai dari proses triase di IGD, hasil pemeriksaan laboratorium, pemantauan kondisi pasien, keputusan pemindahan ruangan, kebutuhan transfusi darah, hingga pertimbangan medis terkait kemungkinan perawatan intensif.
Riyan juga meminta agar pihak rumah sakit menjelaskan secara transparan bagaimana prosedur penanganan pasien tersebut dilaksanakan.
“Kalau seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai standar, silakan buktikan melalui penjelasan medis dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika ditemukan kekurangan, kelalaian prosedural, atau pelanggaran standar pelayanan, jangan ada upaya untuk melindungi kesalahan. Harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu persoalan menjadi viral sebelum mengambil tindakan. Pengawasan terhadap rumah sakit milik pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar reaksi setelah muncul keluhan masyarakat.
“Jangan sampai pelayanan kesehatan hanya terlihat baik dalam laporan dan slogan, tetapi masyarakat justru mempertanyakan pelayanan ketika berada dalam kondisi darurat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap warga mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang aman, cepat, bermutu, dan manusiawi,” lanjutnya.
FORTABES juga mendorong agar persoalan ini mendapat perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan instansi pengawas yang berwenang, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan keterangan sepihak.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah dibangun melalui tindakan nyata, keterbukaan informasi, profesionalitas tenaga kesehatan, serta keberpihakan terhadap keselamatan pasien.
Jangan biarkan kematian seorang pasien hanya menjadi cerita viral yang kemudian dilupakan. Keluarga berhak memperoleh penjelasan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dan setiap dugaan kekurangan pelayanan wajib diperiksa secara objektif.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada manajemen RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kesehatan, serta pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan resmi dan memastikan pemberitaan yang berimbang. (UR)










