Kupang, DiscoveryNewsId_ Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang mengkritisi
penundaan pemeriksaan oleh pihak Polda Nusa Tenggara Timur terhadap Yosef Lede, Bupati Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).Selasa, 17/11/2026.
GMKI menilai hal tersebut tidak bisa di toleransi.Proses hukum terhadap Bupati Kupang itu tidak boleh berlarut-larut, apalagi sampai terhambat hanya karena agenda pemerintahan.
“Kepentingan pemerintahan tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan untuk mengesampingkan agenda penegakan hukum. Jabatan bukan tameng!”
Persoalan yang menyeret nama orang nomor satu diKabupaten Kupang ini menjadi keresahan yang sangat luar biasa bagi masyarakat luas. Karena itu, YL sebagai pejabat publik harus menunjukkan sikap yang kooperatif dan memberi ruang sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses pemeriksaan secara profesional.
Bupati Kupang Tidak Layak Hadiri Acara Seremonial Lagi!
Bagi GMKI, Yosef Lede semestinya tidak boleh hadiri berbagai kegiatan pemerintahan yang bersifat seremonial disaat perkara tersebut masih menjadi atensi publik.
Menurut GMKI keresahan publik berpotensi meningkat
Ketika Bupati terus hadir diberbagai agenda pemerintahan ditengah berkembangnya kasus tersebut.
“Seharusnya pemerintah daerah memahami bahwa rakyat sedang menunggu kejelasan dan keseriusan penanganan perkara tersebut. Bukan menunggu Bupati potong pita, tepuk tangan, dan foto-foto!”
DPRD Jangan Diam Membisu, Pergunakan hak pengawasan!
Tidak sebatas menyoroti sikap Bupati Kupang, GMKI juga secara tegas mendesak DPRD Kabupaten Kupang agar segera menyikapi masalah ini secara serius.
DPRD diminta tidak sekadar menjadi penonton ketika kepala daerah yang menjalankan roda pemerintahan sedang menghadapi perkara hukum yang menyita perhatian masyarakat.
Menurut GMKI, lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
Fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan lembaga legislatif harus jalan agar memastikan roda pemerintahan tetap akuntabel dan sesuai kepentingan umum.
GMKI mendesak DPRD memastikan persoalan hukum yang sedang dihadapi Bupati Kupang tidak dijadikan alasan untuk menghindari proses pemeriksaan. Pelayanan pemerintahan dan penegakan hukum harus jalan sesuai kewenangan masing-masing, tanpa saling melindungi.
GMKI bersama Aliansi ARAAB Siap Geruduk Kantor DPRD
Sebagai bentuk tekanan publik, GMKI menyatakan akan segera menggelar aksi unjuk rasa bersama Aliansi ARAAB di Kantor DPRD Kabupaten Kupang.
Aksi tersebut dimaksudkan untuk mempertanyakan secara langsung sejauh mana DPRD menggunakan hak dan kewenangan konstitusionalnya dalam merespons masalah yang menyeret nama Yosef Lede, Bupati Kupang.
GMKI ingin memastikan apakah DPRD benar-benar menjalankan fungsi pengawasan atau justru memilih diam membisu di tengah keresahan masyarakat.
Bagi GMKI persoalan ini bukan sekadar polemik yang melibatkan seorang pejabat daerah, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.
GMKI menegaskan, tidak boleh ada keistimewaan hukum hanya karena seseorang menduduki jabatan kepala daerah. Proses pemeriksaan harus dipercepat sesuai ketentuan hukum, sementara DPRD dituntut menjalankan fungsi pengawasannya secara bertanggung jawab.
Kini, publik menunggu sikap Polda NTT dan DPRD Kabupaten Kupang. Sebab, jabatan publik bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
***Red










