oleh

Konflik Lahan WKSM, Bupati Mateng: Jangan Catut Nama Orang Tua Kami, Kapolres Diminta Usut Tuntas

MAMUJU TENGAH, Discoverynews.id – Bupati Mamuju Tengah, H. Arsal Aras, menegaskan pemerintah daerah tidak akan menutup-nutupi persoalan konflik lahan di kawasan WKSTM. Ia bahkan meminta Polres Mamuju Tengah mengusut tuntas seluruh laporan dan dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut tanpa pandang bulu.

Arsal juga mengingatkan pihak-pihak tertentu agar tidak mencatut nama mantan Bupati Mamuju Tengah, H. Aras Tammauni, yang merupakan orang tuanya, untuk kepentingan penguasaan maupun klaim atas lahan.

Menurutnya, pemerintah daerah menemukan adanya dugaan kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan nama tokoh, orang tua, hingga keluarga untuk memperkuat klaim dan kepentingan mereka di kawasan WKSTM.

“Selama ini yang kita temukan di sana itu sistem kelompok-kelompok premanisme ini mengatasnamakan, kadang mengatasnamakan Pak Aras, kadang mengatasnamakan orang tua atau keluarga kami,” ujar Arsal. Selasa (17/11/2026)

Ia menegaskan, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum. Karena itu, Kapolres Mamuju Tengah diminta memproses setiap laporan yang masuk secara profesional, independen, dan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah, kata Arsal, siap memberikan dukungan berupa data dan dokumen resmi untuk membantu kepolisian mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

“Siapa saja yang bersalah silakan diproses sesuai ketentuan hukum. Pemerintah daerah akan membackup dengan data dan bukti yang kami miliki. Kami tidak akan menutupi persoalan ini,” tegasnya.

Arsal juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki dokumen yang dapat menjadi rujukan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berhak memperoleh lahan di kawasan WKSTM.

Salah satu dokumen penting yang dapat dijadikan acuan adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Tahun 2023 yang memuat daftar kelompok dan masyarakat penerima lahan.

Dokumen tersebut, lanjutnya, terbuka untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan dan penanganan konflik.

Baca Juga  Wakapolres Mamuju Tengah Pimpin Arahan Pergantian Piket, Tekankan Kesiapsiagaan Personel

Ia juga mengingatkan pihak perusahaan, koperasi, maupun seluruh pihak yang berkepentingan agar tidak mudah mempercayai klaim penguasaan lahan tanpa didukung dokumen legalitas yang sah.

Pemerintah daerah berharap seluruh pihak mengedepankan bukti hukum, bukan klaim sepihak, apalagi menggunakan tekanan maupun intimidasi untuk menguasai lahan.

Arsal berharap penegakan hukum yang tegas dapat menghentikan dugaan praktik pemanenan paksa, intimidasi, serta tindakan kelompok yang berpotensi memicu konflik berulang di kawasan WKSTM.

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, perusahaan, koperasi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia kembali menegaskan pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses hukum. Seluruh penanganan perkara harus berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat yang memiliki hak atas lahan mendapatkan perlindungan, sementara pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Gilang Sulbar
Author: Gilang Sulbar