oleh

Tidak Memenuhi Panggilan Polda Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang Dinilai Kebal Hukum

Kupang, DiscoveryNewsId_Datangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Nusa Tenggara Timur, Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB) mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, khususnya terkait pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagai terlapor.

Koordinator Umum ARAAB, Feliksius Jewa Dawi, menyampaikan bahwa kedatangan mereka tentu bukan tanpa alasan, sebelumnya informasi beredar ditengah masyarakat mengenai rencana pemanggilan Bupati Kupang yang disebut-sebut akan dilaksanakan pada Sabtu mendatang. Atas hal tersebut, ARAAB datangi Mapolda NTT untuk memperoleh informasi sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pertemuan bersama Direktur PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. dr. Nova Irone Surentu, ARAAB memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa surat undangan pemanggilan terhadap Bupati Kupang telah dikirimkan dan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026. Namun, berdasarkan keterangan yang diterima ARAAB, pihak terlapor tidak memenuhi undangan pemanggilan tersebut.

Dir PPA dan PPO juga menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan. Bahkan, dalam minggu ini penyidik akan melaksanakan gelar perkara yang direncanakan berlangsung dalam dua hari ke depan sebagai bagian dari tahapan penanganan kasus tersebut.

Selain itu, pada Rabu (18/11/2026), penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap dua orang berinisial EK dan Leni untuk mendalami perkara yang sedang ditangani.

Menanggapi perkembangan tersebut, Feliksius Jewa Dawi menegaskan bahwa ARAAB meminta Bupati Kupang untuk menghormati dan tunduk terhadap seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk menghindari proses hukum.

“Siapa pun orangnya, termasuk seorang kepala daerah, harus tunduk pada hukum. Jabatan bukanlah tameng untuk menghindari pemeriksaan. Kami meminta agar proses ini berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegas Feliksius.

Baca Juga  Patroli Dialogis di Sidorejo, Polisi Ajak Warga Aktif Jaga Keamanan Lingkungan

Lebih lanjut, ARAAB juga menyoroti adanya dugaan upaya penyelesaian secara damai yang dikaitkan dengan pihak terlapor. Menanggapi hal tersebut, berdasarkan penjelasan Dir PPA dan PPO dalam pertemuan bersama ARAAB, perkara yang sedang ditangani merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Dengan demikian, proses hukum tidak serta-merta berhenti hanya karena adanya upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terkait.

ARAAB menilai penjelasan tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa penanganan perkara dugaan kekerasan seksual harus berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan, kepentingan, ataupun kesepakatan informal.

Feliksius menegaskan bahwa ARAAB akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga memperoleh kepastian hukum. Pihaknya meminta Polda NTT untuk konsisten menjalankan komitmen penegakan hukum, mengusut perkara secara objektif, serta memastikan hak-hak korban mendapatkan perlindungan.

“Perjuangan kami bukan untuk menghakimi siapa pun sebelum adanya putusan pengadilan. Namun, kami ingin memastikan bahwa hukum tidak boleh tumpul ketika berhadapan dengan pejabat. Korban harus mendapatkan keadilan dan proses hukum harus berjalan sampai tuntas,” tutupnya.

ARAAB menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan meminta Polda NTT membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum secara adil, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

***Red

Risal Boimau
Author: Risal Boimau