GARUT, Discovery News.id— Dinamika konsolidasi internal Partai Demokrat Kabupaten Garut menjelang Pemilu 2029 semakin menarik perhatian. H. Aman Nurjaman dikabarkan memperoleh dukungan dari 42 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut.
Dukungan mayoritas tersebut menjadi modal politik penting bagi Aman Nurjaman. Namun, di tengah menguatnya dukungan, muncul persoalan mendasar yang tidak boleh dikesampingkan, yakni evaluasi kinerja kepemimpinan Demokrat Garut, khususnya terkait hasil Pemilu 2024.
Hilangnya satu kursi legislatif dibandingkan hasil pemilu sebelumnya menjadi catatan politik yang harus dibuka secara transparan. Penurunan tersebut bukan sekadar persoalan angka, melainkan indikator yang perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana strategi politik dan konsolidasi organisasi berjalan selama masa kepemimpinan DPC.
Karena itu, pencalonan kembali Aman Nurjaman semestinya tidak hanya diukur dari banyaknya dukungan DPAC. Rekam jejak kepemimpinan, capaian elektoral, keberhasilan kaderisasi, dan kemampuan melakukan pembenahan organisasi juga perlu menjadi bahan pertimbangan.
Menariknya, salah seorang pengurus Partai Demokrat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa dukungannya kepada Aman Nurjaman salah satunya diberikan karena belum terlihat adanya kandidat lain yang maju.
“Ya, saya memberikan dukungan karena saya menganggap tidak ada lagi nama yang maju. Kalau ada nama lain yang visinya lebih baik demi kebaikan partai, ya ada kemungkinan dukungan juga akan terbagi,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ruang kompetisi gagasan dalam proses pemilihan Ketua DPC Demokrat Garut. Sebab, dukungan mayoritas belum tentu menjadi gambaran utuh mengenai kepuasan kader terhadap kinerja kepemimpinan selama ini.
Pengurus tersebut juga mengakui bahwa perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2024 mengalami penurunan signifikan hingga berdampak pada berkurangnya jumlah kursi legislatif.
“Harapan kami melalui konsolidasi hari ini adalah meraih suara sebanyak-banyaknya di tahun 2029. Jujur memang di tahun 2024 kami mengalami penurunan raihan suara yang sangat signifikan sehingga perolehan kursi menjadi sedikit. Ini juga harus dievaluasi oleh pimpinan Partai Demokrat dari daerah sampai ke pusat,” ujarnya.
Pengakuan tersebut menjadi alasan kuat mengapa rapor Pemilu 2024 perlu dibuka. Demokrat Garut perlu menjelaskan perbandingan perolehan suara pada Pemilu 2019 dan 2024, termasuk daerah pemilihan yang mengalami penurunan serta faktor yang menyebabkan hilangnya satu kursi legislatif.
Sebagai pimpinan tertinggi partai di tingkat kabupaten, Ketua DPC tentu memiliki tanggung jawab organisatoris untuk menjelaskan capaian dan tantangan partai selama masa kepemimpinannya. Hal ini bukan berarti seluruh penurunan suara dibebankan kepada satu orang, tetapi evaluasi kepemimpinan harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi. Pengurus tersebut berharap kepemimpinan Demokrat Garut ke depan lebih memperhatikan kader di tingkat bawah dan terbuka mengenai penggunaan bantuan keuangan partai politik.
“Intinya saya berharap ke depannya pimpinan partai di Garut lebih memperhatikan kami dan kader yang berada di tingkat bawah, lebih transparan dan akuntabel dalam mengurus roda partai. Minimal tahu bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah dipakai untuk apa saja? Hanya itu harapan saya, biar Partai Demokrat lebih maju,” imbuhnya.
Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD merupakan uang publik yang penggunaannya harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan disertai laporan pertanggungjawaban. Karena itu, transparansi bukan sekadar harapan kader, melainkan bagian dari kewajiban pengelolaan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kader di tingkat bawah juga tidak semestinya hanya menjadi ujung tombak ketika pemilu berlangsung. Mereka membutuhkan pembinaan, perhatian, komunikasi yang terbuka, serta kesempatan untuk ikut menentukan arah perjuangan partai.
Dengan dukungan 42 DPAC, Aman Nurjaman memiliki dukungan internal yang patut diperhitungkan. Namun, proses penentuan Ketua DPC oleh DPP Partai Demokrat diharapkan tetap mempertimbangkan rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan melakukan pembenahan organisasi.
Pada akhirnya, konsolidasi menuju Pemilu 2029 seharusnya tidak hanya berbicara tentang siapa yang kembali menduduki kursi ketua. Lebih dari itu, Demokrat Garut perlu menjawab mengapa kehilangan satu kursi pada Pemilu 2024, bagaimana memperbaiki kinerja mesin partai, dan apa jaminan pembenahan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Sebab, 42 DPAC boleh memberikan dukungan, tetapi rapor Pemilu 2024 tetap harus dibuka. Kehilangan satu kursi adalah fakta politik yang membutuhkan penjelasan dan evaluasi. Jangan sampai pergantian periode kepemimpinan hanya menjadi agenda mempertahankan jabatan, sementara pertanggungjawaban atas capaian politik justru terabaikan.










